PNA Aceh Selatan Pilih Jalur Oposisi, Tegaskan Komitmen Kawal Pemerintahan MANIS
KUPAS.co | Aceh Selatan — Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kabupaten Aceh Selatan secara tegas menyatakan sikap politiknya untuk tetap berada di luar pemerintahan dan mengambil peran sebagai oposisi terhadap jalannya roda pemerintahan Aceh Selatan di bawah kepemimpinan pasangan MANIS.
Penegasan sikap tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PNA Aceh Selatan, Zaitun MHD, usai rapat koordinasi dan konsolidasi DPW PNA Aceh Selatan, Senin (29/12/2025). Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Komisi Pengawas DPP PNA Abrar Muda, Wakil Sekjen DPP PNA Syarifuddin Ungoh, anggota DPRK Aceh Selatan terpilih, serta seluruh jajaran pengurus DPW PNA Aceh Selatan.
Zaitun menegaskan, pilihan PNA untuk berada di jalur oposisi bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintahan yang sah, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat dan konstitusional.
“Oposisi adalah kekuatan penyeimbang. Ini penting agar pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan, transparan, dan benar-benar berpihak pada rakyat,” kata Zaitun.
Menurutnya, keputusan PNA untuk tidak bergabung dalam pemerintahan diambil secara sadar agar partai dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, objektif, dan bertanggung jawab.
Dengan posisi tersebut, PNA ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah benar-benar sejalan dengan aspirasi masyarakat Aceh Selatan.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar pro-rakyat, bukan sekadar keputusan politik elit,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zaitun menekankan bahwa oposisi yang dijalankan PNA adalah oposisi yang santun, kritis, dan konstruktif. Setiap kritik yang disampaikan, kata dia, akan berbasis data, regulasi, serta kepentingan publik, bukan didorong oleh kepentingan politik sempit atau sentimen personal.
Meski berada di luar pemerintahan, PNA menegaskan tidak bersikap apriori. Partai tersebut tetap membuka ruang untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah sepanjang kebijakan itu berpihak kepada masyarakat, sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh Selatan.
“Bagi kami, kepentingan rakyat berada di atas segalanya. Jika pemerintah berada di jalur yang benar, kami akan mendukung. Jika keliru, kami akan mengingatkan. Itulah makna oposisi yang dewasa dan bertanggung jawab,” tutup Zaitun.
Dengan sikap politik tersebut, PNA menegaskan perannya sebagai pengawal demokrasi lokal sekaligus penyeimbang kekuasaan di tengah dinamika politik Aceh Selatan.