1. News

Polemik Anggaran MBG di MK, Kemenkeu: Kami Hormati Gugatan Guru Honorer

KUPAS.co, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi resmi terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Klarifikasi ini menyusul adanya persepsi bahwa Menkeu meremehkan upaya hukum yang diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk guru honorer.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa Menkeu tidak bermaksud mendahului putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Deni menjelaskan bahwa pernyataan Menkeu dalam wawancara di Kompleks Parlemen beberapa waktu lalu harus dilihat secara utuh sebagai penjelasan mengenai logika persidangan.

“Menkeu tidak pernah menyatakan secara nyata bahwa gugatan tersebut akan kalah, namun Menkeu menyampaikan konteks prasyarat kondisional sebuah gugatan yaitu gugatan bisa kalah ataupun menang,” ujar Deni, dilansir Antara.com, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, Menkeu menekankan bahwa hasil akhir di MK sangat bergantung pada kekuatan argumen dan dasar hukum para pemohon. Kemenkeu menyatakan sangat menghormati aspirasi para guru honorer dan tidak berniat sedikit pun mengabaikan peran krusial mereka dalam sistem pendidikan nasional.

Inti dari perkara ini adalah gugatan terhadap Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026. Para pemohon—termasuk guru honorer Reza Sudrajat, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan seorang dosen bernama Rega Felix—mempersoalkan pengelompokan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20 persen.

Para pemohon khawatir, jika MBG dikategorikan sebagai "biaya operasional pendidikan", maka porsi anggaran untuk kebutuhan esensial seperti gaji guru, fasilitas sekolah, dan kesejahteraan tenaga pendidik akan tergerus. Mereka meminta MK menyatakan program MBG tidak termasuk dalam pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Kemenkeu pun mengajak masyarakat untuk menyikapi informasi ini secara proporsional. Deni menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap dialog konstruktif demi menyempurnakan kebijakan pendidikan nasional.

“Kemenkeu mengajak seluruh pihak untuk menyikapi informasi secara utuh dan proporsional serta mengedepankan dialog yang konstruktif,” pungkasnya.

Berita Lainnya