Polemik Instruksi Efisiensi ABPK Aceh Selatan: Soroti Nasib Tenaga Kontrak dan Peran Media
TAPAKTUAN, KUPAS co — Instruksi Bupati Aceh Selatan Nomor 900/291 tentang Efisiensi Anggaran Belanja Pendapatan Kabupaten (ABPK) 2025 memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Kebijakan yang mengatur pemotongan honorarium tenaga kontrak hingga pembatasan kerja sama media tersebut dinilai tidak rasional dan berpotensi mengganggu stabilitas roda pemerintahan.
Direktur Pedang Keadilan, Maman Supriadi, menilai instruksi yang ditujukan kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tersebut kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
"Penolakan tersebut bukan suatu hal alergi atau ketidak senangan di bawah pemerintahan aceh selatan saat ini melainkan wujud atas kepedulian bagi tenaga kontrak (Non PNS) yang dianggap pihak yang sangat berkontribusi dalam menjalankan roda pemerintah di aceh selatan," ucap Maman dalam rilisnya, Jumat (11/4/2025).
Transparansi dan Fungsi Legislasi
Maman menekankan bahwa kebijakan pemotongan gaji hingga 70 persen bagi tenaga non-PNS merupakan langkah yang keliru. Selain memberatkan para pekerja, informasi yang berkembang menyebutkan bahwa kebijakan ini diambil tanpa melalui pembahasan terlebih dahulu dengan pihak legislatif (DPRK) yang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan.
Selain menyoroti nasib tenaga kontrak, Maman juga mengkritik tajam pencantuman kalimat pada poin d dalam instruksi tersebut, yakni "Mengurangi/membatasi kegiatan kerja sama dengan media". Menurutnya, pilihan kalimat tersebut sangat menyudutkan profesi pers di Aceh Selatan.
"Bila emang hal tersebut kiranya dianggap perlu untuk disampaikan kepada SKPK, tentu akan lebih elok disampaikan atau di intruksikan secara lisan pada saat rapat- rapat tertutup bersama SKPK itu akan lebih baik demi menjaga hubungan yang baik dengan pihak media," ujarnya.
Peran Strategis Media
Ia menyayangkan jika media seolah-olah dianggap sebagai pihak yang menguras keuangan daerah. Padahal, merujuk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), media merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, pencapaian daerah, hingga mempromosikan potensi wisata guna meningkatkan pendapatan daerah.
Maman pun mempertanyakan apakah diksi dalam surat instruksi tersebut murni berasal dari Bupati atau tim penyusunnya. Ia mengingatkan bahwa setiap kalimat yang dikeluarkan oleh institusi negara harus melalui pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
"Sangat dikuatirkan bila hubungan pemerintah dengan pihak media akan retak tentu dalam pemberitaan dikemudian hari tidak dapat terbendung hingga dapat menghambat jalannya roda pemerintahan hal tersebut juga atas surat instruksi tersebut telah menimbulkan polemik di masyarakat aceh selatan," ungkap Maman.
Sebagai penutup, ia mengingatkan kembali amanah Gubernur Aceh saat pelantikan kepala daerah untuk senantiasa menjalin kerja sama yang harmonis demi kemajuan daerah.
"Tentu tidak sejalan sebagaimana yang diamanahkan oleh Bapak Gubernur Aceh pada saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikannya agar menjalin kerja sama yang baik untuk meningkatnya kemajuan aceh selatan," tutupnya.