1. Nasional

Prabowo Umumkan Kenaikkan Gaji Hakim Hingga 280 Persen

KUPAS.co | Jakarta - Presiden Indonesia Prabowo Subianto resmi menaikkan gaji para Hakim Mahkamah Agung (MA) hingga 280 persen. Kenaikan gaji tertinggi diberikan kepada mereka yang baru saja dilantik, artinya para hakim junior menerima kenaikan gaji 280 persen. Meski demikian, Prabowo menegaskan kenaikan gaji ini secara signifikan juga akan berlaku bagi seluruh hakim di dalam negeri.

“Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikan, demi kesejahteraan para hakim, dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280 persen,” kata Presiden seperti dikutip dari RMOL, Kamis, 12 Juni 2025.

Kenaikan gaji ini disambut baik oleh Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, berharap tidak ada lagi hakim yang terjerat kasus korupsi. Menurut Hasbi, kenaikan gaji hakim merupakan bentuk penguatan institusi peradilan agar semakin independen dan profesional. Kebijakan itu juga menjadi bukti perhatian Presiden Prabowo terhadap para hakim dan penegakan hukum di Indonesia.

"Sudah saatnya para hakim mendapatkan kesejahteraan yang layak agar bisa menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, tanpa tergoda oleh rayuan uang dan kepentingan," ujar Hasbi.

Hasbi juga mengingatkan agar kenaikan gaji ini harus diiringi dengan peningkatan moralitas dan komitmen terhadap penegakan hukum yang bersih. Kenaikan gaji ini harus menjadi momentum bagi Mahkamah Agung dan seluruh jajaran peradilan untuk bersih-bersih secara total.

Sejumlah hakim terlibat kasus korupsi besar. Seperti kasus suap yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2022 terkait jual beli perkara di Mahkamah Agung.

Selain itu, juga ada kasus Hakim Yaya Setya Rachman dan Hakim Gazalba Saleh, yang diduga menerima suap untuk memengaruhi putusan perkara. Ada juga empat hakim yang terjerat kasus suap pengaturan putusan lepas (onslag) dalam perkara korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adalah mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta, serta tiga anggota majelis hakim, yaitu Djuyamto sebagai ketua majelis, Agam Syarief Baharuddin sebagai anggota, dan Ali Muhtarom sebagai hakim ad hoc.

“Kasus-kasus itu menjadi catatan kelam. Jangan sampai hal ini terulang lagi. Apalagi sekarang negara sudah menunjukkan niat baik dengan menaikkan gaji mereka,” kata Hasbi.

Berita Lainnya