1. News

PT ASN Diduga Serobot Tiga Ribu Hektar Lahan Masyarakat Desa Teupin Tinggi

KUPAS.co - Warga Desa Teupin Tinggi, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan meminta secara tegas kejelasan dari PT. Argo Aenergi Nusantara (ASN) yang diduga menyerobot lahan milik Desa setempat kurang lebih seluas tiga ribu hektar.

"Terkait hal ini warga Teupin Tinggi, meminta pihak perusahaan perkebunan Sawit PT. Argo Aenergi Nusantara (ASN) untuk menjelaskan masalah ini dan kita meminta pihak perusahaan PT ASN segera duduk dengan warga untuk menjelaskan lokasi lahan yang masuk di wilayah Desa kami ini,"ucap Salmaun didampingi Muhammad Yusuf Keuchik setempat beserta warga lainnya, Jumat 25 April 2025.

Ia menjelaskan warga sudah beberapa kali mendatangi kantor PT ASN namun sangat disayangkan pihak perusahaan atau menger dan penangung jawab lapangan juga tidak ada di kantor. Dalam hal ini kami masih menunggu etikad baik dari perusahaan untuk mengundang kami. Namun sampai detik ini pihak perusahaan PT ASN belum menepati janjinya kepada warga.

"Sehingga warga mengambil keputusan untuk memasang sepanduk atau papan nama di lokasi lahan warga Desa Teupin Tinggi yang sudah di serobot oleh PT ASN tersebut dalam aksi ini warga juga meminta pengawalan dari Polsek dan Koramil setempat aksi ini turut disaksikan oleh beberapa kariyawan bersama pam perusahaan PT ASN,"ungkapnya.

Dalam tuntutan warga kami meminta kejelasan lahan PT ASN tersebut yang sudah masuk di wilayah Desa kami, diperkirakan kurang lebih sekitar 3000 hektar.

Selain itu kami menuntut hak kami karna setiap perusahaan perkebunan yang mengelola perkebunan wajib mengeluarkan 20 persen membuka lahan plasma kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam peraturan perkebunan.

Lebih lanjut, Salmaun menegaskan bahwa selama ini PT. ASN hanya mengambil hasil tanpa memenuhi hak-hak masyarakat dan kita bukan anti pada perusahaan,asalkan perusahaan tersebut menunaikan kewajibannya kepada masyarakat.

"Kami berharap agar Kementerian Agraria Pusat, BPN Aceh, dan BPN Kabupaten Aceh Selatan dan Anggota DPRK setempat segera meninjau ulang permohonan kami. Terkait hal ini warga memberikan waktu selam satu minggu terhitung dari hari ini dan kalau tidak ada etikad baik dari perusahaan untuk menyelesaikan persoalan jangan salahkan warga akan mengambil tindakan sendiri," pungkasnya.

Berita Lainnya