1. News

Rakyat Terus Menunggu, PT ASN dan Pemkab Diduga Ingkar Janji

KUPAS.co | Aceh Selatan – Kekecewaan masyarakat atas lambannya penyelesaian sengketa lahan antara warga Gampong Teupin Tinggi, Kecamatan Trumon, dengan PT Agro Sinergi Nusantara (ASN), akhirnya memuncak. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Aceh Selatan, Adi Darmawan, melontarkan kecaman keras terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan pihak perusahaan yang dinilai abai terhadap penderitaan petani.

“Ini bukan sekadar konflik agraria ini soal martabat dan masa depan petani. Janji penyelesaian dari Bupati dua bulan lalu hanya jadi pemanis bibir. Sampai hari ini, rakyat masih dipaksa menunggu dalam ketidakpastian,” tegas Adi dalam pernyataan persnya, Selasa (29/7).

Kemarahan publik semakin meluas setelah berbagai janji penyelesaian tak kunjung diwujudkan. Tokoh masyarakat M. Zainal mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam mengungkap status HGU, lahan plasma, dan batas wilayah desa yang berbenturan dengan lahan yang dikelola oleh PT ASN.

“Berapa luas lahan PT ASN yang sebenarnya masuk ke wilayah kami? Kami bukan meminta, kami menuntut hak. Ini soal legalitas dan keberpihakan,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten melalui Ketua Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Pertambangan, Wili Cahyadi, menyatakan pihaknya telah memanggil PT ASN. Namun, perusahaan berdalih bahwa tanggung jawab ada di tangan induknya, PTPN I.

“PT ASN hanya operator. Keputusan di tangan PTPN I. Proses ini berjalan dan butuh waktu. Kami minta masyarakat bersabar,” kata Wili, yang juga Plt Asisten II Setdakab Aceh Selatan.

Namun pernyataan itu justru memperkeruh suasana. Perwakilan warga, Salmaun, menilai PT ASN inkonsisten. Dulu bersedia menyelesaikan, kini justru buang badan.

“Dulu mereka akui dan bersedia bertanggung jawab, sekarang malah lepas tangan. Kalau tidak ada kejelasan, kami siap turun ke jalan,” ancamnya.

Ketua APKASINDO Adi Darmawan menegaskan bahwa status anak perusahaan tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab sosial. Ia mendesak Bupati Mirwan MS agar tidak sekadar memberi janji kosong.

“PT ASN hadir, mengelola, dan mengambil manfaat dari wilayah kami—maka mereka juga harus menanggung beban sosialnya. Kalau pemerintah terus ambigu, rakyat tak akan tinggal diam,” tegas Adi.

Dalam pertemuan 18 Mei 2025, Bupati Mirwan MS sempat menjanjikan penyelesaian tuntas. Namun hingga kini, realisasinya masih nihil.

“Kalau pemerintah hanya menjadikan janji sebagai alat penenang, maka gelombang rakyat akan menjadi jawaban. Kami akan kawal ini sampai tuntas,” pungkas Adi Darmawan.

Berita Lainnya