RUUPA Tidak Masuk Prolegnas, Perlu Peran Kolektif Elit Aceh
Kupas.co, Jakarta | Tidak masuknya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029 menjadi bukti lemahnya posisi tawar politik Aceh di tingkat nasional.
Padahal, UUPA yang lahir dari MoU Helsinki 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan payung hukum utama yang mengatur kekhususan dan keistimewaan Aceh.
Politisi PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng, menilai absennya revisi UUPA di Prolegnas menunjukkan aspirasi Aceh belum ditempatkan sebagai prioritas oleh Pemerintah Pusat maupun DPR RI.
“Ini alarm keras bahwa kekhususan Aceh berpotensi terpinggirkan jika kita tidak memiliki kekuatan politik yang terdistribusi dengan baik di Senayan,” katanya
Selain tidak masuknya revisi UUPA, lemahnya representasi politik Aceh juga terlihat dari ketiadaan wakil Aceh di Komisi II DPR RI, yang menjadi mitra utama Kementerian Dalam Negeri. Komisi ini membidangi isu pemerintahan, otonomi daerah, pemilu, hingga kebijakan terkait pelaksanaan UUPA.
Akibatnya, isu-isu strategis Aceh kehilangan saluran advokasi langsung di parlemen.
Masalah semakin kompleks dengan penumpukan anggota DPR RI asal Aceh di Komisi XIII, yang dinilai kurang strategis.
Padahal, komisi-komisi vital seperti Komisi II (pemerintahan), Komisi IV (pertanian dan pangan), maupun Komisi V (infrastruktur) sangat krusial untuk mendorong agenda pembangunan Aceh.
Masady menekankan pentingnya peran aktif Gubernur Aceh dalam membangun komunikasi politik dengan pimpinan partai nasional, agar distribusi anggota DPR RI asal Aceh lebih selaras dengan kepentingan kolektif daerah.
Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Forum Bersama Anggota DPR RI serta DPD RI asal Aceh (Forbes Aceh) juga harus diperkuat sebagai mesin lobi politik yang sistematis dan konsisten di Senayan.
“Tanpa kerja kolektif antara Gubernur, DPRA, dan Forbes Aceh, maka Aceh akan terus berada dalam posisi defensif. Padahal, kekhususan Aceh seharusnya diperkuat, bukan dilemahkan,” lanjutnya.
Masady mengingatkan, kondisi ini harus dijadikan momentum membangun kesadaran kolektif seluruh elemen politik Aceh. Baik eksekutif, legislatif, maupun perwakilan Aceh di DPR RI dan DPD RI perlu menyatukan langkah.
“MoU Helsinki bukan hanya dokumen damai, tetapi janji politik. Jangan biarkan janji itu berubah menjadi ilusi hanya karena kita absen di ruang pengambilan keputusan nasional,” pungkasnya.