1. Daerah

Satu Tahun Tarmizi Memimpin: Produksi Padi Naik, Masalah Klasik Benih Masih Menghantui

KUPAS.co | ​MEULABOH — Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati Aceh Barat Tarmizi, sektor pertanian menunjukkan performa positif secara kuantitatif. Meski produksi padi terus merangkak naik hingga mencapai target swasembada, sejumlah persoalan mendasar terkait distribusi benih dan akurasi data bantuan masih membayangi kesejahteraan petani di lapangan.

​Pengamat kebijakan publik dan politik, Dr. Usman Lamreung, menilai sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Aceh Barat yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data yang dihimpun, produksi padi di Aceh Barat tercatat sebesar 71.262 ton pada 2023, meningkat menjadi 86.503 ton pada 2024, dan diproyeksikan mencapai sekitar 95.000 ton pada 2025.

​"Tren tersebut menandakan bahwa sektor pertanian masih bergerak dan mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat. Capaian ini bahkan diklaim telah membawa Aceh Barat menuju swasembada beras," ujar Usman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/1/2026).

​Menurut Usman, kenaikan produksi ini dipengaruhi oleh kebijakan perluasan luas tanam, penggunaan benih unggul, pendampingan kelompok tani, serta optimalisasi irigasi Lhok Guci. Namun, ia mengingatkan agar angka produksi yang impresif tidak menutupi kelemahan sistemik yang masih dirasakan petani.

​Salah satu sorotan utama Usman adalah keterlambatan distribusi benih yang tidak sinkron dengan jadwal tanam. Masalah ini dinilai sebagai dampak dari lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan penyedia benih.

​"Di lapangan, banyak petani mengeluhkan benih yang datang tidak sesuai dengan jadwal tanam. Akibatnya, masa tanam mundur, produktivitas menurun, dan potensi hasil panen tidak maksimal. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berdampak langsung pada pendapatan petani," tegasnya.

​Selain benih, validasi data penerima bantuan sarana produksi, seperti pupuk, juga dianggap belum optimal. Masih ditemukannya bantuan yang tidak tepat sasaran menunjukkan perlunya pembenahan serius pada sistem pendataan dan pengawasan di tingkat desa hingga kabupaten.

​Meskipun langkah modernisasi melalui penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) terus didorong, Usman mencatat adanya celah pada sisi pendampingan. Peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak transfer teknologi dianggap belum maksimal, baik dari segi jumlah personel maupun intensitas pertemuan dengan petani.

​Tanpa penguatan kapasitas petani, Usman khawatir modernisasi pertanian hanya akan menjadi proyek jangka pendek yang tidak berkelanjutan.

​"Ke depan, pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan benih tepat waktu, membenahi transparansi distribusi sarana produksi berbasis data akurat, serta memperkuat peran penyuluh pertanian melalui dukungan operasional yang memadai," tambah Usman.

​Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Aceh Barat diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan status swasembada pangan, tetapi juga menciptakan ekosistem pertanian yang lebih berpihak pada kesejahteraan petani kecil.

Berita Lainnya