1. Daerah

Satu Tahun Tarmizi–Said Fadhil: Menata Fondasi di Tengah Ekspektasi Publik Aceh Barat

KUPAS.co | Meulaboh - Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, Tarmizi–Said Fadhil, telah memasuki satu tahun masa kerja. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai kebijakan telah dilahirkan, meskipun belum sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi publik. Sebagaimana lazimnya pemerintahan baru, tahun pertama lebih banyak diwarnai fase konsolidasi pasca transisi politik daerah.

Pada periode awal ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat relatif berhasil menjaga stabilitas pemerintahan serta mulai menata sejumlah sektor strategis, seperti pariwisata, perikanan, dan penerapan Syariat Islam. Namun, capaian pada ketiga sektor tersebut masih bersifat penguatan fondasi dan memerlukan arah kebijakan yang lebih terukur pada tahun kedua pemerintahan.

Di sektor pariwisata, pemerintah daerah mulai menghidupkan kembali agenda promosi serta melakukan penataan pada destinasi unggulan. Sejumlah kegiatan wisata dan perbaikan infrastruktur dasar dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal, meskipun masih dalam skala terbatas. Capaian ini penting sebagai langkah awal, terutama untuk membangun kembali kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat.

Namun, masukan publik menekankan perlunya penguatan infrastruktur dasar pariwisata, seperti penataan jalan lingkar Lhok Bubon–Suak Pandan, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan gampong-gampong wisata, termasuk dalam pengelolaan dan retribusi.

Meski demikian, hingga tahun pertama belum terlihat desain kebijakan pariwisata jangka menengah yang jelas.

“Pariwisata Aceh Barat sudah mulai bergerak dan ditata, tetapi masih bersifat parsial,” ujar Usman Lamreung.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera menyusun peta jalan pariwisata berbasis potensi wilayah dan partisipasi masyarakat. “Diperlukan kebijakan yang memiliki arah dan indikator terukur agar pariwisata benar-benar menjadi sumber PAD yang berkelanjutan,” tambahnya.

Pada sektor perikanan, pemerintahan Tarmizi–Said Fadhil menunjukkan perhatian terhadap nelayan dan ekonomi pesisir. Upaya pendampingan serta penguatan aktivitas perikanan tangkap menjadi capaian awal yang patut diapresiasi. Stabilitas aktivitas melaut dan distribusi hasil tangkapan relatif terjaga sepanjang tahun pertama pemerintahan ini.

Namun demikian, tantangan utama sektor perikanan Aceh Barat terletak pada aspek hilirisasi.

“Pemerintah daerah perlu melampaui pendekatan produksi semata dan mulai memperkuat rantai nilai perikanan,” kata Usman.

Karena itu, pada tahun-tahun berikutnya pemerintah didorong mengarahkan kebijakan pada hilirisasi perikanan, melalui pengembangan pengolahan hasil laut, penguatan koperasi nelayan, serta penyediaan infrastruktur pascapanen agar nelayan tidak terus bergantung pada tengkulak. Selain itu, perikanan darat juga memerlukan perhatian dan dukungan yang lebih serius, mengingat sektor ini selama ini cenderung terabaikan.

Sementara itu, dalam penerapan Syariat Islam, pemerintahan Tarmizi–Said Fadhil dinilai mampu menjaga ketertiban sosial dan kesinambungan kebijakan. Penegakan syariat berjalan relatif stabil dan tidak menimbulkan resistensi publik yang berarti. Kondisi ini menjadi modal penting dalam menjaga harmoni sosial di Aceh Barat.

Meski demikian, Usman menilai pendekatan syariat perlu diperluas ke ranah yang lebih substantif.

“Syariat seharusnya menjadi nilai dasar dalam perumusan kebijakan publik, bukan sekadar soal penertiban,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menjadikan prinsip keadilan, kejujuran, dan keberpihakan pada kelompok rentan sebagai roh utama penerapan syariat dalam tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, satu tahun pemerintahan Tarmizi–Said Fadhil pada tiga sektor strategis tersebut menunjukkan capaian awal yang realistis di tengah keterbatasan struktural daerah. Stabilitas yang terjaga memberi ruang bagi pemerintah untuk melangkah lebih jauh. Tahun-tahun berikutnya menjadi fase krusial untuk mengubah fondasi awal tersebut menjadi kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Publik menunggu di tahun kedua ada terobosan yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat Aceh Barat melalui kebijakan yang konsisten,” kata Usman.

Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan pembangunan tidak berhenti pada rutinitas birokrasi, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan riil rakyat.

Berita Lainnya