Sekda Aceh tegaskan pemanfaatan tambahan TKD harus tepat sasaran
KUPAS.co | BANDA ACEH — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa pemanfaatan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) harus tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh.
Hal tersebut disampaikan M. Nasir saat mengikuti rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan TKD Pascabencana di Provinsi Aceh yang berlangsung di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Kamis (26/3/2026).
M. Nasir menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat melalui tambahan TKD merupakan upaya memastikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menyusun kembali kebutuhan prioritas secara lebih terarah.
“Yang utama adalah bagaimana anggaran ini benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, kita harus memastikan perencanaan dan pelaksanaannya tepat sasaran,” ujar M. Nasir.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda memaparkan rincian penyesuaian TKD, termasuk aspek alokasi dan penyalurannya. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemanfaatan anggaran sangat bergantung pada atensi, koordinasi, dan fokus dari seluruh pemangku kepentingan agar setiap program memberikan dampak nyata.
Sementara itu, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama, Azwan, menjelaskan bahwa monev ini dilatarbelakangi oleh penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian tersebut mencakup penyaluran kurang bayar DBH hingga Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026.
Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kemendagri, Sumule Tumbo, turut menegaskan bahwa pengelolaan dana transfer harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah juga diingatkan untuk mengambil langkah pencegahan terhadap indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kegiatan ini diharapkan mampu memastikan pemanfaatan TKD pascabencana di Aceh berjalan lebih terukur dalam menjawab kebutuhan prioritas masyarakat terdampak. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bappeda Aceh, Inspektur Aceh, serta jajaran pemerintah dari sembilan kabupaten/kota terdampak.