Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Aceh Disorot: Setelah Anita Gugur, Mengapa Ramli Melenggang?
KUPAS.co | Banda Aceh – Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Kepala Dinas Kesehatan Aceh kini tengah menuai polemik. Fokus kritik tertuju pada transparansi dan integritas Panitia Seleksi (Pansel) setelah meloloskan nama Ramli, S.Sos., M.Kes., ke tahapan selanjutnya, sementara kandidat lain seperti Anita telah dinyatakan gugur.
Pengamat kebijakan publik, Dr. Nasrul Zaman, menilai adanya standar ganda dalam proses penyaringan tersebut.
"Jika Anita digugurkan karena alasan administratif atau rekam jejak, mengapa Ramli yang memiliki catatan hukum masih bertahan? Ini memunculkan pertanyaan besar tentang standar pansel," ujar Nasrul kepada KUPAS.co, Kamis (22/1/2026).
Nama Ramli bukan tanpa catatan. Mantan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Lhokseumawe ini diketahui tengah berurusan dengan aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan dana hibah KONI tahun 2023.
Berdasarkan data yang dihimpun, Ramli sempat dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada akhir September 2025. Tak lama setelah pemanggilan tersebut, tepatnya pada 18 Oktober 2025, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar mengambil langkah tegas dengan membebastugaskan Ramli dari jabatannya.
Kepala BKPSDM Lhokseumawe, M. Irsyadi, mengonfirmasi status tersebut.
"Bukan nonaktif, tapi pembebasan sementara dari tugas jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin," kata Irsyadi kepada wartawan, Sabtu (18/10/2025).
Kelulusan Ramli dalam seleksi JPT Aceh ini memicu spekulasi adanya relasi khusus antara kandidat dengan internal Panitia Seleksi. Muncul tudingan mengenai kedekatan antara Ramli dengan Nasir, Ketua Pansel, yang disebut-sebut pernah sama-sama aktif di lingkungan KONI dan jabatan kedinasan serupa.
Nasrul Zaman menyayangkan jika kedekatan personal mengalahkan penilaian integritas.
"Sistem seleksi yang ugal-ugalan ini tidak hanya mempermalukan Gubernur, tapi juga merugikan rakyat Aceh. Kita butuh pejabat dengan integritas tanpa cacat, bukan yang sedang tersandera kasus hukum," tegasnya.
Pansel yang dibentuk di masa kepemimpinan Mualem-Dekfad ini kini didesak untuk mengevaluasi kembali hasil seleksi guna menjaga kredibilitas visi-misi pemerintah daerah. Jika tidak, citra pemerintah Aceh dipertaruhkan dengan pengisian jabatan strategis oleh figur yang memiliki rekam jejak bermasalah.