Sempat Mangkir, Terduga Pelanggar Syariat yang Dikabarkan Ajudan DPRA Kembali Serahkan Diri
Kupas.co | Banda Aceh - Dua terduga pelanggar syariat Islam berinisial YS dan ND kembali menjalani proses hukum di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh setelah sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik saat masa penangguhan penahanan.
“Kedua terduga telah datang dan menyerahkan diri ke Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh pada Jumat dini hari didampingi pihak keluarga sebagai bentuk itikad baik untuk mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku,” kata Tim Koordinasi Percepatan Pemerintah Kota Banda Aceh, Sultan, Jumat (5/6/2026).
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah YS dikabarkan merupakan ajudan di lingkungan DPRA. Informasi tersebut memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat terkait penanganan perkara, sehingga publik berharap proses hukum dilakukan secara transparan dan tanpa perlakuan khusus.
Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menjelaskan, perkara tersebut bermula dari operasi pengawasan terpadu penegakan syariat Islam yang dilakukan pada Minggu (24/5/2026) dini hari di salah satu hotel di Banda Aceh.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan YS dan ND yang ditemukan berada dalam satu kamar hotel. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya bukan pasangan suami istri maupun mahram.
Petugas kemudian membawa keduanya ke Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah memeriksa kedua terduga dan sejumlah saksi serta melakukan gelar perkara, penyidik menyimpulkan telah terpenuhi unsur dugaan pelanggaran Pasal 23 Ayat (1) tentang khalwat juncto Pasal 25 Ayat (1) tentang ikhtilat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Berdasarkan hasil penyidikan, YS dan ND kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
Dalam perkembangannya, keluarga dan rekan kerja kedua tersangka mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
Namun selama masa penangguhan, kedua tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Penyidik kemudian menerbitkan surat panggilan pertama dan kedua untuk melanjutkan proses penyidikan.
“Menjelang pelaksanaan panggilan kedua, kedua tersangka diserahkan kembali oleh pihak keluarga dan rekan kerja kepada penyidik,” kata Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.
Ia menegaskan bahwa penangguhan penahanan bukan merupakan penghentian perkara. Status tersangka tetap melekat dan proses hukum terhadap keduanya terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh memastikan seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta tanpa membedakan status sosial, jabatan maupun latar belakang seseorang di hadapan hukum.