Sengketa Lahan PT ASN, Warga Teupin Tinggi Tagih Janji Bupati
TAPAKTUAN, KUPAS.co – Masyarakat Gampong Teupin Tinggi, Kecamatan Trumon, kembali menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap lambannya penyelesaian sengketa lahan dengan PT ASN. Meski Bupati Aceh Selatan telah menjanjikan solusi melalui tim ahli sejak dua bulan lalu, hingga kini warga menilai belum ada progres signifikan maupun kejelasan langkah penyelesaian yang nyata dari pihak terkait.
Tokoh masyarakat Gampong Teupin Tinggi, M. Zainal, menegaskan bahwa warga tidak hanya mempertanyakan status Hak Guna Usaha (HGU) dan lahan plasma, tetapi juga menuntut kejelasan mengenai batas wilayah desa yang bersinggungan langsung dengan operasional perusahaan.
“Kami butuh kejelasan, berapa luas lahan PT ASN yang masuk ke wilayah kami. Ini bukan hanya soal tanah, tapi soal hak dan kepastian,” ujar M. Zainal kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).
Kekecewaan serupa juga memuncak dalam pertemuan terakhir yang digelar di Kantor Bupati Aceh Selatan. Ketua Koordinator masyarakat, Salmaun, menyayangkan minimnya solusi konkret meskipun masyarakat telah berulang kali menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kami sudah datang ke kantor bupati untuk menanyakan langsung perkembangan. Tapi sangat disayangkan, sampai hari ini belum ada titik temu atau solusi yang jelas. Padahal janji penyelesaian itu sudah disampaikan dua bulan lalu,” ungkap Salmaun dengan nada kecewa.
Di sisi lain, perwakilan tim ahli dari Pemkab Aceh Selatan, Wili Cahyadi, memberikan penjelasan bahwa pihaknya telah memanggil pihak PT ASN untuk dimintai klarifikasi. Namun, menurut penjelasannya, perusahaan cenderung melempar tanggung jawab kepada induk perusahaan.
“PT ASN menyampaikan bahwa tanggung jawab berada di tangan PTPN I sebagai induk perusahaan. Mereka hanya mengelola,” kata Willi menirukan argumen pihak manajemen.
Pernyataan tersebut ditanggapi kritis oleh masyarakat karena dinilai tidak konsisten. Salmaun mengungkapkan bahwa pada bulan Mei lalu, manajemen PT ASN sebenarnya sempat mengakui bahwa sebagian lahan yang mereka kelola berada dalam wilayah administrasi Gampong Teupin Tinggi.
“Waktu kami datang ke PT ASN, mereka akui bahwa lahan itu memang berada di wilayah desa kami. Tapi mereka bilang masih menunggu keputusan dari pemerintah daerah sebelum bertindak. Sekarang malah mereka lepas tangan,” tegas Salmaun.
Melihat kondisi yang terus berlarut, masyarakat kini mendesak Bupati Aceh Selatan untuk menunjukkan keberpihakan yang nyata dan tidak sekadar menjadi penonton dalam konflik agraria ini. Masyarakat mengancam akan menempuh jalur lain jika tidak segera ada kepastian hukum.
“Jika masalah ini belum juga diselesaikan, kami akan mencari solusi lain dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menempuh jalur berikutnya. Kami hanya ingin keadilan dan kepastian, jangan biarkan rakyat terus menunggu dalam ketidakpastian,” pungkas Salmaun.