1. Ekonomi

SPBUN KNTI di Aceh Selatan Dinilai Jadi Titik Balik Akses Energi Nelayan

ACEH SELATAN, KUPAS.co — Kehadiran SPBUN KNTI Aceh Selatan di Kecamatan Bakongan Timur dinilai menjadi titik balik penting dalam membuka akses energi bagi nelayan pesisir di Aceh Selatan, setelah selama ini mereka dihadapkan pada keterbatasan BBM dan distribusi yang tidak merata.

Selama ini, nelayan kerap dihadapkan pada keterbatasan bahan bakar minyak (BBM), biaya tinggi, hingga distribusi yang tidak merata. Namun, melalui kehadiran SPBUN, persoalan tersebut mulai terjawab secara konkret.

Business Assistant Kementerian Koperasi Republik Indonesia untuk program Koperasi Desa Merah Putih di Aceh Selatan, Adi Darmawan, menyebut langkah ini sebagai terobosan yang telah lama dinantikan.

“Ini bukan hanya seremoni. Ini adalah bentuk keadilan energi bagi nelayan. Selama ini mereka dihadapkan pada keterbatasan BBM, biaya tinggi, hingga distribusi yang tidak berpihak. Hari ini, persoalan itu mulai dijawab secara konkret,” ujar Adi di Tapaktuan, Jum'at (1/5/2026).

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dalam mendorong program berbasis kerakyatan.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, yang konsisten mendorong program kerakyatan. Tanpa keberpihakan pemerintah daerah, program seperti ini sulit berjalan optimal,” kata Adi Darmawan.

Menurut dia, capaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang, konsistensi, serta keberanian KNTI dalam memperjuangkan kepentingan nelayan hingga ke tingkat pusat, yang kemudian diperkuat oleh dukungan pemerintah daerah.

Kehadiran Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf dalam peresmian SPBUN turut menjadi sinyal meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap Aceh Selatan.

“Menghadirkan Menteri dan Wakil Menteri ke daerah bukan hal biasa. Ini menunjukkan bahwa persoalan di daerah sudah berhasil mengetuk perhatian pusat. Artinya, peluang menghadirkan program strategis lainnya semakin terbuka,” katanya.

Adi menilai, langkah ini menjadi lompatan penting dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, terutama setelah beberapa tahun terakhir nelayan belum merasakan terobosan signifikan.

“Kita harus jujur, apa yang dilakukan KNTI hari ini adalah bentuk konsistensi dan keseriusan dalam memperjuangkan kepentingan nelayan. Ini progres yang nyata,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa kehadiran SPBUN harus menjadi pintu masuk bagi penguatan ekosistem ekonomi berbasis koperasi.

“SPBUN ini tidak boleh berdiri sendiri. Harus terintegrasi dengan koperasi agar manfaatnya tidak bocor keluar, melainkan kembali kepada nelayan sebagai anggota,” tegasnya.

Menurut Adi, koperasi memiliki posisi strategis dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nelayan.

“Kalau kita serius membangun kedaulatan ekonomi nelayan, maka koperasi harus menjadi panglima. Koperasi Merah Putih harus menjadi instrumen ekonomi rakyat, bukan sekadar formalitas,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa momentum ini tidak boleh berhenti pada peresmian semata. Diperlukan kebijakan lanjutan yang berpihak dari pemerintah daerah, mulai dari penguatan sarana tangkap hingga jaminan harga yang adil.

“Ini momentum kebangkitan. Tapi kalau tidak dikawal, bisa berhenti di seremoni. Karena itu, semua pihak harus memastikan keberlanjutan program ini,” ujarnya.

Selain aspek ekonomi, Adi juga menyoroti pentingnya kebijakan konservasi sebagai fondasi keberlanjutan sektor perikanan.

“Kita tidak boleh hanya bicara produksi. Keberlanjutan harus menjadi perhatian utama. Zonasi dan perlindungan ekosistem laut adalah fondasi ekonomi pesisir yang kuat,” katanya.

Ia mengingatkan, tanpa kebijakan yang jelas, eksploitasi sumber daya laut justru berpotensi merugikan nelayan dalam jangka panjang.

Di akhir pernyataannya, Adi menegaskan bahwa sinergi antara KNTI dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

“Ketika ada sinergi, hasilnya nyata. Hari ini nelayan Aceh Selatan mulai merasakan kehadiran negara. Ini harus dijaga dan diperkuat,” ujarnya.

Sebagai penegas, ia kembali menekankan pentingnya keberlanjutan program yang telah berjalan.

“Ini bukan sekadar keberhasilan awal, tetapi fondasi untuk membangun kedaulatan ekonomi nelayan yang berkelanjutan. Jika konsisten dijaga, Aceh Selatan berpotensi menjadi model nasional dalam pembangunan ekonomi pesisir berbasis keadilan dan koperasi,” tutup Adi.

Berita Lainnya