1. News

Tanpa Skema Transisi, Penghentian Pendamping Rehsos Non-PPPK Dinilai Ganggu Layanan Sosial

Pekerja Sosial sekaligus Pendamping Rehabilitasi Sosial, Restu Ernada, S.Sos, foto: ist

Kupas.co | Banda Aceh - Penghentian kontrak kerja Pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos) non-PPPK oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) berdampak pada terhentinya aktivitas ratusan pendamping di berbagai daerah.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu keberlanjutan layanan rehabilitasi sosial yang selama ini berjalan di tingkat lapangan.

Pendamping Rehsos non-PPPK sebelumnya direkrut melalui mekanisme resmi dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program Kemensos.

Selama bertahun-tahun, mereka mendampingi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak, keluarga miskin, hingga masyarakat dengan permasalahan sosial lainnya. Namun, berakhirnya kontrak kerja tidak disertai dengan skema transisi atau pengaturan lanjutan.

Pekerja Sosial sekaligus Pendamping Rehabilitasi Sosial, Restu Ernada, S.Sos, menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada para pendamping, tetapi juga berimplikasi pada layanan sosial di daerah. Menurutnya, pendamping non-PPPK memiliki peran teknis di lapangan yang tidak dapat digantikan secara instan.

“Pendamping Rehsos menangani kasus-kasus sosial yang bersifat berkelanjutan dan membutuhkan pendampingan jangka panjang. Ketika kontrak dihentikan tanpa masa transisi, layanan yang sudah berjalan otomatis terhenti,” kata Restu, Senin (2/2/2026).

Ia menjelaskan, sebagian besar pendamping non-PPPK memiliki pengalaman panjang dan pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah dampingan.

Selain itu, mereka berperan sebagai penghubung antara penerima manfaat dengan program-program pemerintah.

Menurut Restu, penghentian kontrak secara serentak tanpa perencanaan matang berpotensi menimbulkan kekosongan layanan rehabilitasi sosial.

Ia menilai kebijakan tersebut cenderung memandang pendamping sebatas tenaga administratif, tanpa mempertimbangkan fungsi sosial dan dampak langsung di lapangan.

“Status non-PPPK seharusnya tidak menjadi satu-satunya dasar kebijakan tanpa melihat kontribusi dan kebutuhan layanan di daerah,” ujarnya.

Selain berdampak pada layanan, kebijakan ini juga memengaruhi kondisi sosial-ekonomi para pendamping.

Banyak pendamping Rehsos non-PPPK yang menjadikan pekerjaan tersebut sebagai sumber penghasilan utama, sehingga penghentian kontrak secara mendadak menimbulkan ketidakpastian ekonomi.

Restu berharap Kemensos RI dapat memberikan kejelasan arah kebijakan pendamping Rehsos ke depan.

"Termasuk kemungkinan skema transisi, afirmasi bagi pendamping berpengalaman, atau mekanisme lain yang dapat menjamin keberlanjutan layanan rehabilitasi sosial di daerah,"tutupnya.

Berita Lainnya