Teuku Heru Ajay: PT Asdal Harus Angkat Kaki Jika Terus Khianati Rakyat
KUPAS.co | Aceh Selatan - Operasional PT Asdal Prima Lestari di wilayah Trumon Timur, Aceh Selatan, kembali memantik polemik. Tokoh masyarakat Trumon sekaligus mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Teuku Heru Ajay, melontarkan kritik keras terhadap perusahaan kelapa sawit tersebut yang dinilai terus mengabaikan tanggung jawab sosial dan hak-hak masyarakat lokal sejak mulai beroperasi pada 1986.
Pernyataan ini muncul menyusul temuan Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Selatan yang mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran, termasuk ketiadaan kebun plasma bagi warga sekitar.
"Sejak 1986 hingga hari ini, PT Asdal Prima Lestari seolah menutup mata terhadap kepentingan rakyat. Selama hampir 40 tahun, kehadiran mereka tidak memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat di sekitar lingkar tambang," ujar Teuku Heru Ajay dalam keterangannya, Kamis (22/1).
Menurut Heru, isu ketiadaan kebun plasma sebesar 20 persen yang diamanatkan regulasi adalah bentuk nyata pengabaian hak konstitusional warga. Ia menegaskan bahwa kesabaran masyarakat kini sudah mencapai batasnya.
"Saya sebagai tokoh masyarakat dan juga mantan kombatan GAM sangat menyayangkan sikap perusahaan yang terus-menerus mengabaikan hak-hak rakyat. Kita tidak anti-investasi, tapi investasi yang masuk ke tanah Aceh tidak boleh meminggirkan warga asli," tegasnya.
Pansus DPRK Aceh Selatan sebelumnya telah melakukan peninjauan lapangan dan menemukan bahwa perusahaan belum merealisasikan kewajiban plasma meski izin Hak Guna Usaha (HGU) telah berjalan puluhan tahun. Selain masalah lahan, isu minimnya penyerapan tenaga kerja lokal dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga menjadi poin evaluasi kritis.
Atas dasar temuan tersebut, Heru mendesak otoritas terkait untuk tidak tinggal diam. Ia meminta eksekutif maupun legislatif di Aceh Selatan untuk segera mengambil langkah konkret.
"Kami atas nama masyarakat mendesak pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif, untuk menindaklanjuti hasil Pansus DPRK secara serius. Keputusan yang diambil nanti harus benar-benar memihak pada kepentingan rakyat, bukan justru melindungi kepentingan korporasi yang lalai," tambah Heru.
HGU PT Asdal Prima Lestari sendiri kabarnya akan berakhir pada 2031. Momen ini dinilai Heru sebagai titik krusial bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara total layak atau tidaknya izin perusahaan tersebut diperpanjang.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari manajemen PT Asdal Prima Lestari terkait tuntutan warga dan temuan Pansus DPRK tersebut.