1. Daerah
  2. News

Tiga Lembaga Bersinergi, Sertifikasi Tanah Wakaf di Aceh Dipercepat

penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala Kanwil Kemenag Aceh Azhari, Kepala Kejati Aceh Yudi Triadi, serta Kepala Kanwil BPN Aceh Arinaldi, di Aula Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Selasa (14/4/2026). Foto: ist

Kupas.co | Banda Aceh — Upaya menghadirkan kepastian hukum atas tanah wakaf di Aceh terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh sepakat mempercepat proses sertifikasi guna melindungi aset umat dari potensi sengketa.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala Kanwil Kemenag Aceh Azhari, Kepala Kejati Aceh Yudi Triadi, serta Kepala Kanwil BPN Aceh Arinaldi, di Aula Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Selasa (14/4/2026).

Kakanwil Kemenag Aceh, Azhari, mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat legalisasi tanah wakaf sekaligus meningkatkan kinerja lintas lembaga.

“Kami mengajak seluruh pihak menjaga komitmen dan memperkuat koordinasi agar implementasi kerja sama ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Berdasarkan data, dari total sekitar 18.520 bidang tanah wakaf di Aceh, sebanyak 14.239 bidang telah bersertifikat. Namun, masih terdapat 4.281 bidang yang belum memiliki kepastian hukum. Pada tahun 2026, ditargetkan sebanyak 304 bidang tambahan dapat disertifikasi.

Meski capaian secara umum cukup progresif, tren tahunan menunjukkan penurunan signifikan. Pada 2023 tercatat 1.231 sertifikat diterbitkan, meningkat menjadi 1.282 pada 2024, namun turun drastis menjadi 224 sertifikat pada 2025. Penurunan ini diduga akibat berkurangnya intensitas sosialisasi kepada masyarakat.

Kepala Kejati Aceh, Yudi Triadi, menegaskan pentingnya sertifikasi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap tanah wakaf.

“Pengadilan memutus perkara berdasarkan bukti yuridis. Tanpa dokumen sah, posisi wakaf bisa lemah di hadapan hukum,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Aceh, Arinaldi, menyebut kolaborasi ini tidak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga amanah umat.

“Ini bentuk pengabdian untuk memastikan aset wakaf tetap terjaga bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Untuk mempercepat proses, Kemenag Aceh juga mengubah pendekatan melalui strategi “jemput bola”. Aparatur di tingkat KUA, penyuluh agama, dan penghulu didorong aktif mendatangi nazir guna mempermudah proses administrasi hingga penerbitan sertifikat.

Melalui sinergi ini, pemerintah berharap tidak hanya mempercepat sertifikasi, tetapi juga mendorong pengelolaan wakaf secara produktif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Dengan kepastian hukum yang kuat, tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal dan terhindar dari sengketa,” tutup Azhari.

Berita Lainnya