Tokoh Masyarakat Aceh Selatan Heru Ajay Ultimatum BKSDA: Jangan Sentuh Tanah Nenek Moyang Kami
KUPAS.co | Aceh Selatan – Polemik pemasangan plang larangan beraktivitas di Keude Trumon, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memicu kemarahan warga dan tokoh masyarakat setempat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengklaim lokasi tersebut masuk dalam kawasan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil.
Tokoh masyarakat Trumon, T. Heru Ajay, menilai klaim tersebut sebagai bentuk perampasan hak rakyat yang berpotensi memicu konflik horizontal.
“Seenaknya saja klaim tanah warga milik BKSDA. Ini konflik baru yang sengaja diciptakan untuk membuat rakyat menderita. Siapa yang memberikan tanah kami kepada BKSDA, dan atas dasar apa PKH mengambil tanah nenek moyang kami” tegas Heru, Senin (11/8/2025).
Heru mengingatkan, Trumon memiliki sejarah sebagai kerajaan berdaulat jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Tanah tersebut bukan hasil rampasan dan masyarakat Trumon bukan keturunan pengemis.
“Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, jangan diam. Selesaikan tuntas. Kalau tidak, izinkan kami menyelesaikan dengan cara kami sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, Satgas PKH hanyalah pelaksana instruksi. Masalah sebenarnya berada di pihak yang memberi perintah. Heru menegaskan, lahan tersebut adalah hak sah warga.
“Jangan memancing konflik baru. Damai Aceh itu dirawat susah payah. Jangan rusak hanya karena klaim sepihak yang memasukkan tanah kami ke kawasan SM Rawa Singkil,” tandasnya.
Ia juga mengecam pernyataan BKSDA yang dianggap seolah menjadikan masyarakat Trumon sebagai “pendatang” atau bahkan “penjahat” di tanah sendiri.
“Kalau masalah ini tidak diselesaikan, kami siap menghadap Mualem untuk meminta izin bertindak demi harga diri masyarakat,” kata Heru, sembari menyebut warga kini mulai memanas namun masih menahan diri.
Di sisi lain, Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata, menegaskan bahwa tindakan PKH sesuai prosedur. Pemasangan plang dilakukan setelah verifikasi peta dan koordinat menunjukkan kebun sawit warga berdiri di kawasan konservasi.
“Alih fungsi kawasan konservasi menjadi kebun sawit melanggar UU No. 5 Tahun 1990. Jika ada sertifikat, silakan tunjukkan, akan kami cek,” kata Ujang.
BKSDA mengaku siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk program pemberdayaan bagi warga yang lahannya terdampak penetapan kawasan.