Tokoh Muda Aceh Selatan: Demokrasi Tidak Hidup dari Tepuk Tangan
KUPAS.co | Aceh Selatan – Tokoh muda Aceh Selatan, T. Syamsinahya atau yang akrab disapa Aci, menegaskan bahwa kritik publik adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi yang sehat. Ia menilai respons emosional sebagian elite lokal terhadap kritik para pengamat justru membuka persoalan mendasar ketidaksiapan menghadapi sorotan terbuka.
Menurut Aci, kritik yang disampaikan pengamat seperti Usman Lamreung dan Nasrul Zaman seharusnya dibaca sebagai upaya korektif, bukan ancaman.
“Dalam demokrasi, kritik bukan gangguan. Ia adalah mekanisme kontrol agar kekuasaan tetap berada di jalur akuntabilitas,” ujar Aci, Selasa (30/12/2025).
Ia menyoroti pernyataan Zirhan SP yang menanggapi kritik terhadap dinamika politik Aceh Selatan. Bagi Aci, perbedaan pandangan adalah keniscayaan demokrasi. Namun, upaya menegasikan hak kritik justru berpotensi mempersempit ruang publik yang seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan secara sehat dan berimbang.
“Aceh Selatan bukan ruang tertutup. Ia bagian dari republik yang menjamin kebebasan berpendapat. Ketika kebijakan dan dinamika politik daerah telah menjadi konsumsi publik, bahkan nasional, maka kritik dari berbagai arah adalah hal wajar,” tegasnya.
Aci menolak anggapan bahwa kritik terhadap kebijakan, sikap politik, maupun respons kelembagaan termasuk DPRK Aceh Selatan merupakan upaya memperkeruh suasana. Justru sebaliknya, kritik adalah alat koreksi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.
“Demokrasi tidak hidup dari tepuk tangan, tetapi dari dialektika gagasan,” katanya.
Ia juga mempertanyakan sikap Zirhan sebagai figur senior yang pernah menempati ruang representasi publik. Alih-alih menjadikan kritik sebagai pembelajaran demokrasi, respons yang muncul dinilai berpotensi mendelegitimasi suara kritis publik.
“Kritik tidak dijawab dengan argumentasi substantif, tetapi dengan nada yang seolah menempatkan kritik sebagai dosa,” ujarnya.
Sikap tersebut, lanjut Aci, berbahaya karena mengajarkan pembungkaman simbolik. Publik seakan diberi pesan bahwa kekuasaan hanya layak dipuji, bukan diuji. Padahal, demokrasi tumbuh dari keberanian bertanya dan kesiapan menjawab secara dewasa.
Terkait dalih bahwa persoalan keberangkatan bupati telah “selesai” karena sanksi administratif dari Kementerian Dalam Negeri, Aci menilai argumen itu problematis.
“Penyelesaian administratif tidak otomatis mengakhiri evaluasi politik. Legalitas tidak selalu identik dengan legitimasi,” katanya.
Di titik inilah, menurut Aci, kritik terhadap sikap DPRK Aceh Selatan menjadi relevan. DPRK bukan sekadar mesin administrasi, melainkan lembaga politik yang memikul mandat pengawasan dan tanggung jawab moral kepada rakyat.
“Menolak kritik terhadap DPRK justru bertentangan dengan fungsi pengawasan itu sendiri,” ujarnya.
Aci juga meluruskan stigma terhadap kritik yang disebut berasal dari “pengamat luar daerah”. Dalam negara demokratis, kata dia, gagasan tidak diukur dari domisili, melainkan dari kualitas argumentasi.
“Jika isu sudah menjadi perbincangan nasional, maka keterbukaan terhadap kritik luas adalah konsekuensinya,” tegasnya.
Ia menutup dengan pesan lugas: jabatan publik tidak bisa dipisahkan dari evaluasi dan penilaian publik.
“Jika tidak ingin dikritik, jangan menjadikan jabatan publik sebagai panggung. Cara terbaik meredam kritik bukan membungkam suara, melainkan membangun kinerja, transparansi, dan prestasi yang bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Aci.