WALHI Aceh Minta Penindakan PETI Sasar Pemodal dan Jaringan Perdagangan Emas Ilegal
Kupas.co | Banda Aceh – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh meminta aparat penegak hukum tidak hanya menindak pelaku lapangan dalam upaya pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), tetapi juga membongkar jaringan pemodal hingga perdagangan emas ilegal.
Permintaan itu disampaikan menyusul diterbitkannya Maklumat Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh tentang penertiban aktivitas PETI yang mengatur penghentian kegiatan tambang emas ilegal paling lambat 17 Agustus 2026.
Direktur Eksekutif WALHI Aceh Ahmad Shalihin mengatakan masyarakat kini menunggu implementasi maklumat melalui langkah penegakan hukum yang nyata di lapangan.
“Yang ditunggu publik adalah tindakan di lapangan. Negara harus membuktikan keberpihakannya kepada lingkungan dan masyarakat, bukan membiarkan PETI terus beroperasi setelah maklumat dikeluarkan,” kata Ahmad Shalihin dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, operasi penertiban harus dilakukan secara terpadu dengan menyita alat berat yang digunakan dalam aktivitas tambang ilegal serta menindak pihak-pihak yang menjadi aktor intelektual di balik praktik tersebut.
WALHI menilai selama ini penegakan hukum lebih banyak menyasar pekerja lapangan, sedangkan pemodal dan pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari aktivitas tambang ilegal masih jarang diproses secara hukum.
Selain itu, WALHI meminta aparat membongkar rantai perdagangan emas ilegal, mulai dari penampung, pengangkut, pengolah hingga pembeli. Jika ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang, penyidik didorong menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) agar keuntungan hasil tambang ilegal dapat dirampas negara.
Organisasi lingkungan tersebut juga mendesak pemerintah mengusut pihak yang diduga memasok bahan bakar minyak kepada pelaku PETI serta menghentikan distribusi merkuri dan sianida yang digunakan dalam proses pengolahan emas.
Menurut WALHI, pemutusan rantai pasok BBM, bahan kimia, dan jalur perdagangan emas ilegal merupakan langkah penting untuk menghentikan aktivitas PETI secara berkelanjutan.
WALHI menambahkan aktivitas PETI telah menyebabkan kerusakan lingkungan di berbagai wilayah Aceh, mulai dari kerusakan kawasan hutan, pencemaran sungai oleh logam berat, meningkatnya risiko banjir dan longsor, hingga mengancam mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan dan sungai.
Organisasi tersebut berharap penertiban PETI tidak hanya bersifat sementara, tetapi diikuti penegakan hukum yang konsisten terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan pertambangan emas ilegal.