WALHI Aceh: Proyek GAIA Bentuk Greenwashing, Perpanjang Ketergantungan pada Energi Fosil
KUPAS.co | Banda Aceh — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai proyek Green Ammonia Initiative from Aceh (GAIA) yang akan dijalankan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) bersama ITOCHU Corporation dan Toyo Engineering bukan merupakan langkah menuju transisi energi bersih.
WALHI menilai proyek ini justru merupakan bentuk greenwashing yang memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.
Proyek GAIA ditandatangani pada Pertemuan Tingkat Menteri Asia Zero Emission Community (AZEC) di Jakarta pada Agustus 2024. Proyek tersebut diklaim akan memproduksi amonia hijau melalui teknologi elektrolisis air di pabrik PT PIM, Aceh Utara.
Namun, WALHI Aceh menilai klaim itu menyesatkan karena listrik yang digunakan untuk proses tersebut bersumber dari jaringan PLN, yang sebagian besar masih mengandalkan pembangkit berbahan bakar fosil.
Berdasarkan data Statistik Ketenagalistrikan 2023 dari Kementerian ESDM, sekitar 98 persen kapasitas pembangkit di Aceh dan 80 persen di Sumatera masih bergantung pada energi fosil. Artinya, produksi amonia yang diklaim “hijau” melalui proyek GAIA sejatinya masih bergantung pada sumber energi fosil.
“Di atas kertas, GAIA disebut menggunakan energi terbarukan dari PLN melalui sertifikat Renewable Energy Certificate (REC). Namun kenyataannya, sumber energi PLN masih didominasi batubara dan gas,” ujar Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, Jumat (17/10/2025).
Ia menambahkan, proyek tersebut memadukan green hydrogen dari elektrolisis air dengan grey hydrogen yang berasal dari gas fosil. “Klaim amonia hijau tidak berdasar, karena sebagian besar prosesnya tetap menggunakan gas fosil. Alih-alih mengurangi emisi, proyek ini justru bisa meningkatkan konsumsi gas alam,” tegasnya.
Dari sisi sosial, WALHI Aceh menyoroti kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan proyek GAIA. Masyarakat di sekitar pabrik PIM di Kecamatan Dewantara disebut tidak memperoleh informasi yang memadai terkait potensi dampak lingkungan dan sosial.
“Ketiadaan konsultasi publik berarti masyarakat kembali ditempatkan sebagai korban dari kebijakan energi yang elitis dan tertutup,” ujarnya.
Catatan WALHI Aceh juga mengungkap potensi ancaman keselamatan bagi warga sekitar. Dalam periode 2010–2025, tercatat sembilan kali kebocoran gas amonia di pabrik PIM yang berdampak pada sekitar 2.000 warga di tiga desa. Sebagian korban bahkan harus menjalani perawatan intensif akibat sesak napas dan keracunan gas.
“Dengan rekam jejak seperti itu, proyek GAIA berpotensi memperburuk risiko bagi komunitas lokal. Kami yakin jumlah kejadian sebenarnya bisa lebih banyak dari yang tercatat,” tambah Shalihin.
WALHI menilai, proyek GAIA bukanlah solusi iklim, melainkan upaya melanggengkan bisnis berbasis fosil dengan label hijau. Menurut mereka, transisi energi sejati harus didasarkan pada prinsip keadilan ekologis, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat.
“Prinsip keadilan ekologis yang kami maksud adalah pengakuan bahwa semua makhluk hidup termasuk manusia, alam, dan generasi mendatang memiliki hak yang sama atas lingkungan yang adil, sehat, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai penutup, WALHI Aceh menyerukan agar korporasi, investor, dan lembaga pendanaan, termasuk Japan Bank for International Cooperation (JBIC), menghentikan keterlibatan mereka dalam proyek GAIA.
“Proyek ini adalah bentuk greenwashing yang membahayakan keselamatan komunitas dan memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil,” tutup Ahmad Shalihin.