WALHI Desak Polres Aceh Selatan Bongkar Aktor di Balik Kebakaran Hutan: Diduga Libatkan Korporasi
KUPAS.co | Aceh Selatan – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mendesak Polres Aceh Selatan untuk mengusut tuntas kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di kabupaten itu beberapa waktu lalu. Lembaga ini menilai, kebakaran yang terjadi bukan sekadar ulah individu, tetapi diduga kuat melibatkan korporasi besar dan jaringan kepentingan ekonomi yang bermain di balik layar.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Aceh, Afifuddin, menegaskan bahwa kebakaran hutan di Aceh Selatan menunjukkan pola sistematis, bukan peristiwa insidental. Ia menduga ada pihak bermodal besar yang mengambil keuntungan dari lahan pascakebakaran.
“Kebakaran ini tidak bisa dilihat hanya sebagai perbuatan perorangan. Ada potensi besar keterlibatan korporasi atau pihak bermodal kuat yang memanfaatkan situasi ini. Bisa jadi masyarakat hanya dijadikan tameng, sementara pelaku utamanya adalah bagian dari jaringan pencucian uang,” ujar Afifuddin kepada wartawan, Jumat (31/10/2025).
Afifuddin menilai aparat penegak hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus menelusuri sumber pendanaan, motif ekonomi, dan jejaring kekuasaan yang berperan di balik kebakaran besar yang terjadi pada Juli 2025 itu.
“Polisi jangan hanya menangkap pelaku di lapangan. Selidiki siapa pemodalnya, siapa yang diuntungkan, dan dari mana aliran dananya. Bisa saja ada praktik pencucian uang yang tersembunyi di balik kasus karhutla ini,” tegasnya.
WALHI menyoroti dampak besar kebakaran terhadap Ekosistem Leuser, khususnya di kawasan Trumon dan Bakongan. Kebakaran tersebut tidak hanya menghancurkan keanekaragaman hayati, tetapi juga memperburuk kualitas udara, mengancam kesehatan masyarakat, dan memperparah krisis iklim.
“Kebakaran hutan bukan sekadar masalah lingkungan, tapi kejahatan ekonomi dan kemanusiaan. Aparat harus berani membongkar jejaring kekuasaan yang bermain di baliknya,” tambah Afifuddin.
WALHI juga mendesak pemerintah daerah dan aparat hukum untuk membuka hasil penyelidikan secara transparan, termasuk sumber pendanaan pihak-pihak yang diduga terlibat. Langkah itu dinilai penting untuk menghentikan pola eksploitasi yang terus merusak lingkungan dan memiskinkan masyarakat lokal.
Data BPBD Aceh Selatan mencatat, kebakaran di Kecamatan Bakongan berhasil dipadamkan setelah 14 hari petugas berjibaku di lapangan. Total 77 hektare hutan dan lahan dilaporkan terdampak.
Namun temuan dari Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA) menunjukkan fakta yang lebih mencengangkan. Berdasarkan citra satelit FIRMS NASA, sejumlah titik api (hotspot) terdeteksi di sekitar dan di dalam area konsesi PT Aceh Lestari Indo Sawita (ALIS) di Kecamatan Trumon.
“Total luas lahan yang terindikasi terbakar mencapai 703 hektare, dan 72 hektare di antaranya berada dalam area PT ALIS,” ungkap Lukmanul Hakim, Manajer GIS HAkA.
Selain itu, HAkA juga menemukan indikasi pembangunan kanal-kanal di area gambut lindung yang berpotensi mempercepat degradasi ekosistem. Area konsesi PT ALIS diketahui berbatasan langsung dengan Suaka Margasatwa Rawa Singkil, habitat penting orangutan sumatra, yang merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).
Dalam tiga tahun terakhir (2022–2024), Aceh Selatan tercatat sebagai wilayah dengan kehilangan tutupan hutan tertinggi di Aceh, yakni mencapai 5.094 hektare. Wilayah Trumon, tempat beroperasinya PT ALIS, menjadi penyumbang terbesar kehilangan hutan tersebut.
Tren deforestasi itu bahkan terus berlanjut. Dalam enam bulan pertama tahun 2025 saja, Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh Selatan telah kehilangan 818 hektare hutan.