Yayasan Berkah Cahaya Disorot: Menu MBG di Samadua Dinilai Asal Jadi
KUPAS.co | ACEH SELATAN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Selatan kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, menu yang disajikan oleh Yayasan Berkah Cahaya di Desa Alur Pinang, Kecamatan Samadua, pada Jumat (10/10/2025), dinilai jauh dari standar gizi dan tidak sepadan dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Seorang wali murid yang anaknya bersekolah di wilayah tersebut mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, menu MBG hari ini seperti menu makanan kami pada jaman dahulu.
“Bayangkan saja, menunya cuma ubi jalar rebus, satu butir telur rebus, kacang rebus, pisang rebus dicampur ketan parut, dan seiris timun serta wortel. Di mana letak bergizinya?” ujarnya dengan nada kecewa.
Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Aceh Selatan, Rahmad Kurniadi, S.H, menyampaikan kritik keras terhadap pengelolaan MBG di daerah itu.
“Menu yang disajikan di luar akal sehat kita. Sangat jauh melenceng dari juknis yang sudah ditetapkan,” tegas Rahmad Kurniadi kepada Kupas.co, Jumat (10/10/2025).
Rahmad menilai, dengan anggaran sebesar Rp15.000 per porsi, semestinya pihak penyedia mampu menghadirkan makanan bergizi, sehat, dan sesuai standar nasional.
“Kalau menunya seperti itu, cukup dengan Rp5.000 atau Rp6.000 per porsi saja. Jangan main-main dengan uang rakyat yang ditujukan untuk anak-anak bangsa,” ujarnya tajam.
Ia juga meminta Bupati Aceh Selatan, Ketua DPRK, dan lembaga pengawas terkait agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, khususnya kepada pihak-pihak yang diduga bermain di balik dapur penyedia.
“Jangan sampai terkesan ada permainan mata antara pihak tertentu dengan dapur-dapur nakal. Kalau seperti ini terus, masyarakat akan curiga bahwa ada saham pejabat dalam pengelolaan MBG,” tambahnya.
Rahmad juga mengingatkan bahwa Yayasan Berkah Cahaya sebelumnya sudah pernah dikeluhkan masyarakat, karena menu yang disajikan tidak layak konsumsi.
“Pernah dulu juga menunya bermasalah seperti jeruk yang rasanya sangat asam dan sayur basi. Ini bukan kejadian pertama. Artinya, ada pola yang tidak sehat dalam pelaksanaan MBG di tingkat yayasan,” ujarnya menegaskan.
Pemuda Muhammadiyah Aceh Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama orang tua murid, untuk aktif mengawasi pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah agar tidak diselewengkan.
“Program ini dibuat untuk menekan angka stunting dan membantu ekonomi masyarakat. Tapi kalau pelaksanaannya seperti ini, niat baik itu akan rusak. Jangan jadikan MBG sebagai ladang bisnis yang mengorbankan anak-anak,” tutup Rahmad Kurniadi.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala SPPG Yayasan Berkah Cahaya, Novira Rahmadani, saat dikonfirmasi oleh media Kupas.co mengakui adanya kekurangan dalam penyajian menu hari ini. Ia menyebut, kondisi itu terjadi karena dirinya dan tim inti yayasan sedang mengikuti pelatihan di luar daerah.
“Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Ini baru menu pertama kami buat, dan kami sedang berada di luar daerah karena ada pelatihan yang harus kami ikuti. Kami sudah menegur koordinator dapur agar menambahkan porsi menu itu ke sekolah-sekolah, dan Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti oleh tim di lapangan,” jelas Novira.
Sementara itu, ahli gizi Yayasan Berkah Cahaya Lusi Yulianingsih sugma S. Gz
juga menyampaikan permintaan maaf serupa.
“Benar, porsinya memang terlalu sedikit. Sebenarnya menunya sudah sesuai juknis dan cukup bergizi, hanya tidak sebanding dengan kebutuhan porsi anak-anak. Kami sudah menghubungi koordinator dapur untuk memperbaikinya. Ini murni karena kami berada di luar kota, bukan unsur kesengajaan,” katanya.
Untuk informasi, berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) RI Nomor 63 Tahun 2025, pemerintah menetapkan alokasi anggaran MBG sebesar Rp15.000 per penerima manfaat per hari, dengan rincian:
Rp8.000 untuk bahan makanan bagi anak balita, PAUD/TK/RA, dan SD/MI kelas 1–3;
Rp10.000 untuk SD/MI kelas 4–6, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, ibu hamil, dan ibu menyusui;
Rp3.000 untuk biaya operasional (listrik, gas, air, bahan bakar, distribusi);
Rp2.000 untuk sewa sarana dan peralatan.
(Tertuang dalam SK BGN RI No. 63/2025 Pasal 2 dan Lampiran Halaman 129–130).