2000 Anak Keracunan Program Makan Bergizi Gratis, Wilson Lalengke Desak Kepala BGN Diperiksa

KUPAS.co | JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah kini berada di bawah sorotan tajam. Pasalnya, dalam setahun terakhir, tercatat sekitar 2.000 anak di berbagai wilayah Indonesia mengalami keracunan makanan. Hingga saat ini, belum ada satu pun pihak yang diproses secara hukum atas rentetan peristiwa tersebut.

​Tokoh HAM internasional sekaligus Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, mengecam keras lambannya penegakan hukum dalam kasus ini. Ia menilai ada standar ganda dalam penanganan perkara keracunan di masyarakat.

​"Dalam kasus kecil, seperti katering rumahan yang menyebabkan 2-3 orang keracunan, penanggung jawabnya biasanya langsung ditangkap. Mengapa dalam kasus besar yang melibatkan ribuan anak, negara justru diam?" ujar Wilson dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 1 Februari 2026.

​Dugaan Permainan di Balik Anggaran Raksasa

​Wilson mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Menurutnya, keracunan massal ini bukan sekadar kelalaian teknis di lapangan, melainkan indikasi kuat adanya manajemen yang karut-marut di tingkat pusat.

​"Ini bentuk kejahatan negara terhadap rakyatnya. Jika aparat tidak berani mengusut, berarti ada indikasi persekongkolan. Kepala BGN harus bertanggung jawab penuh dan segera diproses hukum," tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tersebut.

​Ia mensinyalir adanya friksi internal di tubuh BGN, terutama terkait pengelolaan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah. Isu mengenai perebutan pengaruh dalam menentukan unit pelaksana teknis (SPPG) diduga berdampak pada kualitas makanan yang sampai ke tangan anak-anak.

​Pola Keracunan yang Janggal

​Kejanggalan dalam kasus ini juga diungkapkan oleh salah seorang pejabat internal BGN yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia mempertanyakan pola sebaran keracunan yang dianggap tidak lazim secara epidemiologi.

​"Dari 3.000 penerima manfaat di satu titik, mengapa hanya puluhan atau seratusan yang keracunan? Jika sumber makanannya sama, secara logika 80–90 persen anak akan terdampak. Ada yang tidak beres di balik pola ini," ungkap sumber tersebut.

​Wilson Lalengke menambahkan bahwa selain masalah teknis, aroma korupsi dana MBG kian menyengat. Ia menyebut diamnya pemerintah sebagai sinyal buruk bagi keselamatan generasi mendatang. "Korupsi dana MBG adalah kejahatan luar biasa. Jika tidak diusut, negara ini seolah dikendalikan oleh mafia anggaran," katanya.

​Perspektif Keadilan dan Hak Anak

​Meninjau dari sudut pandang filosofis, Wilson mengutip pemikiran Plato hingga Immanuel Kant untuk menyoroti kegagalan negara dalam memberikan keadilan universal. Menurutnya, negara telah melanggar prinsip utilitarianisme John Stuart Mill dengan gagal memberikan jaminan kesehatan bagi warga negara yang paling rentan, yakni anak-anak.

​"Anak-anak adalah masa depan bangsa. Jika mereka dirusak oleh makanan yang seharusnya bergizi, itu adalah pengkhianatan terhadap generasi penerus," tutur Wilson.

​Ia mendorong orang tua korban untuk berani mengajukan gugatan perdata ke pengadilan demi menuntut tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah didesak segera memberikan jaminan rehabilitasi kesehatan bagi anak-anak yang terdampak guna memastikan tidak ada efek kesehatan jangka panjang.

​"Cukup sudah! Jangan jadikan anak-anak tumbal permainan politik. Jika pemerintah tidak bertindak tegas sekarang, rakyat akan kehilangan kepercayaan pada negara," pungkasnya.