76 Dapur MBG di Aceh Disuspensi Akibat SLHS
BANDA ACEH, KUPAS.co – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh menghadapi tantangan standarisasi kesehatan. Sebanyak 76 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah "Serambi Mekkah" resmi dihentikan sementara atau disuspensi operasionalnya mulai Senin (9/3/2026).
Langkah tegas ini merupakan bagian dari kebijakan serentak di wilayah Sumatera, di mana total terdapat 492 dapur gizi yang harus berhenti beroperasi sementara karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Aceh menempati posisi ketiga sebagai provinsi dengan jumlah dapur gizi yang paling banyak belum memenuhi standar administratif tersebut di Sumatera.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menyatakan bahwa kebijakan ini diambil untuk memastikan setiap asupan gizi yang sampai ke masyarakat, terutama anak sekolah, telah melalui proses pengolahan yang aman dan higienis.
“Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar,” tegas Harjito di Jakarta sebagaimana dikutip dari laman bgn.co.id, Sabtu (7/3/2026).
Menurut Harjito, seluruh SPPG diwajibkan memenuhi standar higiene dan sanitasi melalui verifikasi di dinas kesehatan setempat. Ia menekankan bahwa langkah suspensi ini adalah bentuk evaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga.
“Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,” ujarnya.
Berdasarkan data laporan Koordinator Regional wilayah Sumatera per 7 Maret 2026, 76 dapur di Aceh tersebut diketahui telah beroperasi lebih dari 30 hari namun belum melakukan pendaftaran SLHS. Hal ini memicu tindakan korektif demi mencegah risiko kesehatan di kemudian hari.
Harjito menjelaskan, suspensi ini bersifat sementara dan operasional dapat kembali berjalan setelah pengelola melengkapi kewajiban administratifnya.
“Kami memberikan kesempatan bagi seluruh SPPG untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka,” kata Harjito.
Aceh menjadi salah satu sorotan di Sumatera bersama Sumatera Utara (252 dapur) dan Lampung (77 dapur). Kontras dengan kondisi tersebut, provinsi tetangga seperti Jambi dan Sumatera Selatan justru mencatatkan kepatuhan penuh dengan nol dapur yang belum mendaftar.
Harjito pun mengimbau para pengelola SPPG di Aceh untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan dinas kesehatan setempat. Kecepatan pengurus sertifikasi ini akan menentukan seberapa cepat layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat di Aceh dapat kembali dinikmati.
“Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.









Komentar