Hari Kebebasan Pers, PWI Aceh Selatan Perkuat Advokasi Hukum Wartawan
TAPAKTUAN, KUPAS.co - Momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia dimaknai sebagai penguatan peran strategis pers dalam menjaga demokrasi, sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi para jurnalis di lapangan, Minggu (3/5/2026).
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Aceh Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi advokasi hukum sebagai langkah nyata dalam melindungi anggota.
Ketua PWI Aceh Selatan, Muhammad Taufik Zas, S.H., M.Kn menyatakan bahwa kebebasan pers tidak cukup hanya dirayakan secara seremonial, melainkan harus dijamin melalui sistem perlindungan yang konkret dan terukur, khususnya dalam aspek hukum.
“Pers yang merdeka adalah pilar demokrasi, namun kemerdekaan itu harus berdiri di atas kepastian hukum. Karena itu, PWI Aceh Selatan menempatkan advokasi sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Menurutnya, tugas jurnalistik kerap dihadapkan pada berbagai risiko, mulai dari intimidasi, kriminalisasi, hingga upaya pembungkaman terhadap karya jurnalistik.
Dalam konteks tersebut, organisasi profesi memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk hadir memberikan pembelaan.
Dengan latar belakang sebagai advokat, Taufik Zas menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap anggota PWI mendapatkan pendampingan hukum yang profesional dan proporsional.
“Perlindungan terhadap wartawan bukan sekadar retorika, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret. Kami berkomitmen memberikan bantuan dan pendampingan hukum bagi anggota yang menghadapi persoalan dalam menjalankan kerja jurnalistik, sepanjang dilakukan sesuai kode etik dan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalitas yang tumbuh dari kesadaran etik, bukan sekadar slogan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas wartawan melalui pemahaman hukum pers dan kode etik jurnalistik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda organisasi.
Lebih lanjut, PWI Aceh Selatan mendorong seluruh pihak untuk menghormati kerja-kerja jurnalistik sebagai bagian dari kepentingan publik.
Kebebasan pers, kata dia, bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan dilindungi oleh hukum.
“Pers bekerja untuk kepentingan publik. Maka setiap bentuk kekerasan, intimidasi, atau kriminalisasi terhadap wartawan adalah ancaman terhadap demokrasi itu sendiri. Negara dan seluruh elemen masyarakat wajib memberikan jaminan perlindungan,” katanya.
Melalui peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia ini, PWI Aceh Selatan menegaskan bahwa penguatan advokasi hukum merupakan langkah strategis dan berkelanjutan dalam memastikan wartawan dapat bekerja secara aman, independen, dan bermartabat.









Komentar