Opini WTP Aceh 2025 Diberikan, BPK Ungkap Utang RSUDZA Capai Rp655 Miliar
Kupas.co | BANDA ACEH – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2025.
Opini tersebut diberikan setelah mempertimbangkan implementasi rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya.
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK RI, Hery Subowo, menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2025 dalam Sidang Paripurna DPR Aceh (DPRA), Senin (22/6/2026).
Meski memberikan opini WTP, BPK menekankan masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh. Namun, temuan tersebut dinilai tidak material sehingga tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian BPK adalah pengelolaan utang belanja Pemerintah Aceh yang mencapai Rp655,22 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp416,97 miliar merupakan utang belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA).
BPK menilai pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran RSUDZA belum sepenuhnya memperhatikan kemampuan keuangan rumah sakit. Selain itu, manajemen kas yang dijalankan belum mampu mencegah terjadinya gagal bayar atas sejumlah kegiatan belanja sehingga RSUDZA belum dapat menyelesaikan pembayaran kegiatan tahun berjalan.
Kondisi tersebut berpotensi mengganggu optimalisasi pelaksanaan program dan pelayanan kesehatan RSUDZA pada tahun 2026.
“Permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, namun perlu segera ditindaklanjuti agar tidak berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hery.
Selain persoalan utang RSUDZA, BPK juga menemukan pengadaan media belajar interaktif multimedia pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang tidak sesuai ketentuan. Temuan tersebut berpotensi menyebabkan pengadaan tidak memperoleh kualitas dan harga terbaik.
Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan kelebihan pembayaran atas pengadaan media belajar interaktif multimedia ukuran 86 inci sebesar Rp3,84 miliar.
BPK juga menemukan penatausahaan persediaan pada empat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) belum tertib. Akibatnya, terjadi kehilangan persediaan pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh senilai Rp1,33 miliar.
Selain itu, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan. Temuan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia sebesar Rp1,18 miliar.
Atas berbagai temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRA, dan Direktur RSUDZA untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan utang belanja RSUDZA tahun 2025. Upaya yang disarankan antara lain melalui refocusing anggaran serta pemangkasan belanja yang tidak menjadi prioritas.
BPK juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh memproses pengembalian kelebihan pembayaran pengadaan media pembelajaran interaktif multimedia serta menindaklanjuti kehilangan atau kekurangan persediaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dana yang telah dikembalikan diminta disetorkan ke kas daerah dan bukti setor disampaikan kepada BPK.
Selain itu, sejumlah kepala SKPA diminta memproses pengembalian kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah. Instansi tersebut meliputi Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
BPK berharap seluruh rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti guna memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Aceh.









Komentar