Memerangi “Orang Dalam”, Kunci Sukses Presiden Memberantas Korupsi
Penulis : Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)
KUPAS.co - Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Modus operandinya adalah terjadinya suap dalam penentuan titik MBG terhadap mitra BGN dan markup pengadaan barang penunjang operasional.
Dalam kasus korupsi kepala BGN, persoalannya bukan sekedar dapat mengungkap kasus korupsinya, tetapi keterlambatan presiden dan aparat hukum dalam bertindak, setelah triliunan rupiah dirampok oleh kepala BGN dan kroninya. Ada sumbatan informasi ke tangan presiden, sehingga presiden terkesan selalu terlambat dalam mengambil keputusan penting, merupakan problem krusial yang menghambat pemberantasan korupsi.
Fenomena korupsi di negeri ini, terjadi disemua institusi negara mulai dari tingkat pusat dan daerah, bahkan telah dijadikan ibadah fardu ain. Korupsi tidak lagi disebabkan oleh adanya kesempatan, tetapi telah menjadi mensrea setiap pejabat ketika menduduki jabatan. Pejabat yang bergelimang kekayaan dari hasil korupsi, dipandang sebagai sukses dan tidak sungkan untuk melakukan flexing pamer kekayaannya.
Budaya stor, fee dan gratifikasi menjadi potret keseharian yang terjadi di berbagai institusi negara dan terus dipelihara sebagai bagian dari “hak pimpinan”. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika korupsi adalah bahaya laten seperti PKI di masa lalu.
Jika kasus korupsi sudah sedemikian akutnya menggerogoti bangsa ini, penanganannya tidak sekedar berorasi didepan forum-forum kenegaraan dan tebang pilih dalam penegakan hukum. Disinilah presiden dituntut mengambil sikap “tangan besi”, dalam rangka membersihkan korupsi sampai keakar-akarnya. Sebagai mana ungkapan “jika semua pejabat sudah menjadi anjing, presiden harus berpegang pada komitmennya untuk tetap jadi manusia”.
Karena penangkapan kepala MBG yang merupakan “orang dalam”, adalah baru permulaan dari perang melawan “orang dalam”. Mega korupsi yang saat ini sedang berlangsung, justru terjadi di sector program nasional yang digagas oleh presiden sendiri. Tolak ukur keberhasilan presiden Prabowo dalam memimpin bangsa ini, bukan karena prestasinya melakukan lawatan ke luar negeri, tetapi seberapa banyak Prabowo mampu menyeret “kroninya” ke meja hijau karena terjerat kasus korupsi.
Sosok negarawan adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan selalu atas nama rakyatnya, bukan semata-mata demi melindungi guru politiknya.
Mari sejenak kita menengok kebelakang, untuk mengambil suri tauladan sosok pemimpin Sultan Iskandar Muda. Ditengah keterpurukan kesultanan Aceh, karena krisis politik, hukum, ekonomi dan pangan, akibat prilaku korup para ulee balang dan monopoli para saudagar terhadap seluruh hajat hidup rakyat.
Sultan Iskandar Muda sebagai keturunan lelaki terakhir dari dinasti Meukuta Alam, pendiri Kesultanan Aceh Darussalam, dilantik sebagai Sultan Aceh tahun 1607.
Kebijakan awal dalam rangka mengembalikan marwah kerajaan, sultan mengintegrasikan seluruh kekuatan yang tercerai berai di tangan ulee balang, kembali ketangan otoritas sultan. Dengan pendekatan hukum yang keras, sultan melakukan penyitaan asset dan memenjarakan para ulee balang, saudagar dan oligarki yang tidak loyal.
Dalam waktu singkat Sultan Iskandar Muda berhasil menjadikan kesultanan Aceh mengalami masa keemasan. Walaupun sikap tegasnya dalam penegakan hukum, harus mengorbankan anaknya sang putra mahkota bernama Meurah Pupok, dijatuhi hukuman pancung, karena terbukti bersalah. Sultan Iskandar Muda mengeluarkan pernyataan “Matee aneuk meupat jeurat, matee adat pat tamita” (Mati anak ada kuburannya. Mati adat tidak ada gantinya). Sebuah ungkapan yang hanya bisa diucapkan oleh pemimpin yang memiliki kualitas negarawan. Kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, dapat dijadikan role model untuk mewujudkan Indonesia emas.








Komentar