Menakar Keadilan dalam Potongan Zakat: Suara Hati Para Abdi Negara di Ujung Regulasi

Foto: Nasrul Zaman. Dok. Ist
Foto: Nasrul Zaman. Dok. Ist

Oleh: Dr. Nasrul Zaman (Analisis Sosial Kemasyarakatan).

KUPAS.co - Kebijakan pemotongan gaji langsung sebesar 2,5 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) menyisakan ruang perdebatan mendalam di ruang publik. Di balik niat mulia untuk mensucikan harta dan menggerakkan roda ekonomi umat, terdapat realitas sosial yang getir tentang periuk nasi para pegawai kecil, inflasi yang mencekik, dan sebuah diskursus keagamaan yang sejatinya belum usai mengetuk pintu konsensus para ulama.

Riak ketidakpuasan baru-baru ini membubung dari Serambi Mekah, tepatnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Sebuah laporan media menguak jeritan sunyi para pegawai yang mempertanyakan dasar hukum pemotongan gaji mereka secara otomatis untuk setoran zakat profesi.

Bagi masyarakat awam, barangkali tindakan birokrasi ini dipandang sebagai bentuk kepatuhan teologis yang paripurna. Namun, jika kita menyelami lebih dalam ke dalam struktur sosial dan ekonomi para abdi negara ini, kebijakan tersebut bagaikan sembilu yang mengiris tipis sisa tabungan hidup mereka yang kian hari kian meranggas akibat tuntutan zaman.

Sebagai seorang analis sosial kemasyarakatan, saya memandang fenomena ini bukan sekadar urusan administratif perpindahan dana dari rekening pegawai ke kas lembaga amil zakat. Ini adalah cerminan dari benturan keras antara formalisme regulasi keagamaan dan keadilan substantif yang bersumber dari realitas empiris masyarakat. Gaji seorang ASN, khususnya mereka yang berada di golongan rendah dan menengah, seringkali habis sebelum bulan berganti.

Angka-angka di atas kertas yang disebut sebagai take home pay acap kali menipu mata publik di baliknya terkubur cicilan rumah sederhana, biaya sekolah anak yang terus merangkak naik, serta biaya kesehatan keluarga yang tak sepenuhnya ter-cover oleh jaminan negara.

Secara fikih Islam, zakat adalah pilar suci yang tidak boleh ditawar. Ia adalah instrumen redistribusi kekayaan yang jenius untuk mengikis jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Namun, para ulama terdahulu hingga kontemporer sejatinya masih terlibat dalam perdebatan sengit yang belum final mengenai hukum zakat al-mustafad—atau zakat pendapatan yang dipotong langsung secara otomatis. Apakah gaji bulanan dapat dianalogikan dengan emas dan perak yang harus memenuhi unsur haul (satu tahun kepemilikan) dan nishab (batas minimum harta)? Ataukah ia dianalogikan dengan hasil pertanian yang dipotong setiap kali panen?

Perbedaan pandangan mazhab ini menunjukkan bahwa hukum pemotongan langsung belum bersifat absolut atau qath’i. Ketika sebuah perkara masih berada dalam ranah ijtihadi yang diperdebatkan khalayak ulama, memaksakannya secara sepihak melalui tangan kekuasaan birokrasi adalah sebuah langkah yang tergesa-gesa.

Kebijakan defensif ini berpotensi mencederai kemurnian dan keikhlasan dari ibadah itu sendiri. Zakat pada hakikatnya adalah jembatan cinta kasih antara mereka yang berkelebihan (aghniya) dan mereka yang berkekurangan (dhuafa). Ketika ia menjelma menjadi potongan paksa tanpa melihat apakah sang pegawai sedang didera kesulitan hidup, ia kehilangan ruh sukarelanya dan berubah wajah menjadi beban yang menindas.

Mari kita bedah masalah ini dari kacamata keadilan sosial dan ekonomi. Memotong gaji sebesar 2,5 persen secara langsung dari total pendapatan bruto (gross) tanpa menghitung biaya hidup riil adalah sebuah kekeliruan metodologis yang fatal. Di tengah situasi ekonomi global dan domestik yang tidak menentu, inflasi barang-barang kebutuhan pokok telah menggerogoti daya beli masyarakat secara masif.

Uang seratus ribu rupiah hari ini tidak lagi memiliki nilai tebus yang sama dengan beberapa tahun lalu. Bagi seorang pegawai kecil dengan gaji tiga atau empat juta rupiah, uang seratus ribu rupiah bukanlah sekadar angka statistik yang mati. Angka itu adalah jaminan beberapa liter beras untuk keluarga, beberapa kotak susu untuk balita, atau ongkos transportasi bulanan agar mereka tetap bisa pergi bekerja mencari nafkah.

Ketika negara atau instansi melakukan pemotongan secara "pukul rata" di awal, sebelum pegawai tersebut memenuhi kebutuhan dasarnya, kita sedang mempertontonkan sebuah ironi sosiologis yang besar: mengambil harta dari mereka yang sebenarnya hampir menjadi mustahik (penerima zakat) demi mengejar target pemenuhan kuota pengumpulan lembaga. Konsep nishab dalam Islam diciptakan justru untuk melindungi masyarakat kelas bawah agar tidak terbebani secara finansial.

Nishab adalah batas aman di mana seseorang dinyatakan telah makmur dan mandiri secara ekonomi. Jika biaya hidup yang riil dan utang-utang yang mendesak tidak dikurangkan terlebih dahulu dari pendapatan pokok, maka sejatinya konsep kemakmuran yang dijadikan dasar pemotongan zakat itu hanyalah sebuah ilusi optik birokrasi.

Keberatan yang disuarakan oleh para pegawai di Aceh bukanlah bentuk pembangkangan terhadap perintah agama. Jauh dari itu, itu adalah jeritan defensif dari manusia-manusia yang mencoba bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi yang kian mencekik. Mereka adalah cerminan dari kelas pekerja menengah-bawah yang rentan jatuh ke jurang kemiskinan baru.

Di satu sisi mereka dituntut tampil rapi, prima, dan berintegritas sebagai wajah pelayanan negara, namun di sisi lain kantong mereka bolong dihantam realitas pasar. Memaksa mereka membayar zakat dari pendapatan yang belum dipotong biaya hidup dasar jelas bertentangan dengan prinsip mulia la dharara wa la dhirar tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain dalam menegakkan syariat.

Kita juga harus mempertanyakan aspek transparansi dan akuntabilitas dari pengumpulan dana kemaslahatan ini. Ketika pengumpulan dana dilakukan dengan cara-cara yang memicu resistensi internal, maka legitimasi sosial dari lembaga pengumpul zakat tersebut dipertaruhkan. Kebijakan publik yang baik haruslah lahir dari rahim konsensus dan edukasi, bukan dari instruksi yang koersif.

Pemotongan sepihak tanpa adanya dialog yang inklusif, tanpa sosialisasi yang menyentuh akar rumput, dan tanpa menyediakan mekanisme sanggahan (opt-out) bagi pegawai yang sedang mengalami kesulitan finansial akut, akan melahirkan antipati yang merugikan syiar Islam itu sendiri.

Pemerintah dan otoritas keagamaan setempat seharusnya bertindak sebagai pengayom yang bijaksana, bukan sekadar sebagai penagih yang kaku. Sudah saatnya kebijakan pemotongan zakat pendapatan ini ditinjau ulang secara holistik. Keadilan sosial tidak boleh dikorbankan demi formalisme administratif ataupun pencapaian target angka.

Alangkah lebih bijaksana jika pengumpulan zakat profesi dilakukan berbasis kesadaran sukarela melalui sistem pengisian formulir kesediaan (muzakki card), di mana setiap pegawai secara sadar menghitung sendiri apakah pendapatan mereka setelah dikurangi kebutuhan pokok dan utang telah mencapai nishab atau belum. Dengan demikian, zakat yang dikeluarkan akan mengalir bersama keikhlasan dan doa, bukan diiringi helat napas berat dan rasa keterpaksaan yang mengganjal di dada.

Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali esensi terdalam dari keadilan sosial yang termaktub dalam dasar negara kita dan ajaran luhur agama. Keadilan tidak pernah berdiri di atas air mata rakyat kecil. Menatap masa depan bangsa ini, kita merindukan sebuah tatanan kemasyarakatan di mana para abdi negara dapat bekerja dengan tenang, perut keluarga mereka terisi dengan layak, dan kewajiban agama dapat mereka tunaikan dengan senyuman spiritual yang tulus. Kiranya para pemangku kebijakan mau meluangkan waktu untuk mendengarkan detak jantung dan bisik perih para pegawai di bawahnya, sebab suara rakyat yang jujur adalah kompas moral terbaik dalam memimpin negeri ini.

Penulis: Redaksi
Editor: Tim Redaksi