Menyisakan Janji Manis, Misbar RB Desak Gubernur Aceh Audit Terbuka Seluruh Izin Tambang di Betong
BETONG, KUPAS.co - Wajah Beutong (Betong) yang dahulu karib dengan hamparan hijau kebun kopi dan lanskap alam nan asri, kini perlahan berganti rupa. Sebagian warga setempat mulai melemparkan getir satire bahwa daerah mereka tengah naik daun berkat "komoditas" anyar: ceruk lubang tambang. Lubang-lubang galian eksploitasi itu dilaporkan kian hari kian melebar, menganga dalam, dan terus beranak pinak.
Sengkarut kerusakan ekologi ini dituangkan oleh Misbar RB, S.H., dalam selembar surat terbuka yang dialamatkan langsung kepada Gubernur Aceh. Surat yang mulai beredar luas pada Rabu (11/6/2026) itu tidak meletupkan protes dengan nada amarah yang jamak ditemui, melainkan menyuguhkan rentetan pertanyaan "polos" dari balik bilik warga yang sehari-hari hidup berimpitan dengan gemuruh mesin keruk tambang.
Dalam catatan suratnya, Misbar memotret transisi paksa Betong yang tengah bergeser dari kawasan agraris menjadi basis industri keruk. Bukit-bukit penyangga bentang alam dilaporkan mulai gundul, urat nadi sungai yang dahulu bening kini pekat berkeruh, sementara infrastruktur jalan rontok akibat lalu lalang kendaraan berat penunjang tambang.
"Kami ucapkan selamat untuk Betong yang berhasil menjadi primadona tambang. Warga di sini sekarang mendapat bonus debu gratis setiap pagi, banjir bandang gratis setiap hujan, dan longsor gratis tanpa perlu undian," tulis Misbar dalam surat tersebut.
Hingga detik ini, masyarakat mengklaim hanya menjadi penonton setia dari rangkaian dampak lingkungan-mulai dari kepungan debu hingga hantuan banjir bandang. Sementara, janji manis kemakmuran ekonomi yang kerap didengungkan para investor tambang dinilai masih berupa fatamorgana.
Sebagai pemegang mandat kepemimpinan di Serambi Mekkah, Gubernur Aceh disodori beberapa poin gugatan krusial.
Pertama, Misbar mengetuk kesadaran pemerintah terkait masa depan pasokan air bersih bagi generasi pelanjut di Betong jika wilayah tangkapan air dan sungai-sungai utama rusak permanen. Kedua, ia menyoal hilangnya potensi wisata dan fungsi ekologis esensial akibat perbukitan yang terus dikuliti tanpa kendali.
Ketiga, yang tak kalah menukik, adalah gugatan atas komitmen pelestarian lingkungan hidup dan kesesuaian aktivitas pengerukan ini dengan jargon pembangunan berkelanjutan milik pemerintah.
"Kami tidak anti pembangunan, tetapi kami menolak pembangunan yang meninggalkan tanah tandus dan hanya menyisakan janji manis. Jika memang ini disebut berkah, tolong buktikan. Buka seluruh data perizinan, penerima manfaat, serta dokumen AMDAL agar masyarakat mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi," tulisnya.
Kebijakan tata ruang ini juga dinilai kontradiktif dengan semangat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta qanun perlindungan lingkungan. Warga bingung mengapa daerah mereka terkesan dibiarkan menjadi "laboratorium penggundulan" dengan akselerasi yang begitu masif.
Surat terbuka ini tidak lantas menuntut seluruh aktivitas tambang dikunci mati secara permanen. Misbar hanya melayangkan dua tuntutan taktis: moratorium atau penghentian sementara seluruh aktivitas tambang di Betong, serta pelaksanaan audit terbuka terhadap lembar izin pertambangan yang beroperasi di sekujur Aceh.
"Biar jelas, apakah semua ini benar-benar untuk kepentingan rakyat Aceh atau hanya untuk pihak-pihak tertentu. Kami menunggu kebijakan bijak dari Bapak Gubernur. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa di era kepemimpinan Bapak, Betong hilang karena emas," tulisnya.
Pada pengujung surat, Misbar mengetuk pintu hati Gubernur Aceh untuk sudi turun langsung ke lapangan, menjenguk kondisi Betong yang sebenarnya. Kehadiran fisik perwakilan pemerintah dinilai krusial untuk menyerap keluhan akar rumput sebelum kerusakan lingkungan di Betong melewati titik nadir yang tak bisa lagi dipulihkan.









Komentar