Alamp Aksi Desak Itjen PUPR dan Aparat Hukum Usut Proyek Preservasi Jalan Lambaro-Sigli
SIGLI, KUPAS.co - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh mengendus sederet kejanggalan dalam proyek preservasi Jalan dan Jembatan Lambaro - Batas Kota Sigli.
Proyek kakap dengan pagu anggaran mencapai Rp12.078.322.000 tersebut digarap oleh PT Ayu Lestari Indah di bawah kendali Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Aceh.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang, mengungkapkan adanya aroma tak sedap sejak awal proses penunjukan penyedia jasa.
Proyek infrastruktur bernilai belasan miliar rupiah yang mestinya dilelang secara terbuka, justru menggunakan karpet merah mekanisme penunjukan langsung melalui E-Purchasing atau E-Katalog.
"Kita melihat ada persoalan serius dalam proses penunjukan penyedia. Dengan nilai anggaran yang begitu besar, BPJN Wilayah Aceh justru menggunakan mekanisme E-Purchasing/E-Katalog. Ini sangat rawan menimbulkan praktik transaksional dan persaingan usaha yang tidak sehat," ujar Mahmud Padang, Kamis (11/06/2026).
Langkah BPJN Aceh ini dinilai memicu tanda tanya besar terkait asas transparansi. Mahmud mendesak Inspektur Jenderal Kementerian PUPR tidak tinggal diam dan segera mengaudit proyek tersebut guna memastikan kepatuhan terhadap asas efisiensi dan akuntabilitas.
Padahal secara regulasi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang telah diubah ke Perpres Nomor 12 Tahun 2021) mewajibkan proses pengadaan menjunjung tinggi asas adil dan terbuka.
Ketentuan E-Purchasing pada Pasal 38 juga kerap menyisakan celah jika dipaksakan pada proyek konstruksi skala besar yang butuh evaluasi teknis ketat.
"Kalau proyek besar dilakukan tanpa kompetisi tender yang ketat, maka publik berhak curiga. Apalagi proyek preservasi jalan menyangkut kualitas infrastruktur dan keselamatan masyarakat," katanya.
Dugaan pelanggaran di lapangan ternyata beranak pinak. Tak hanya memprotes sistem pengadaan di atas kertas, Alamp Aksi juga membeberkan temuan mencengangkan mengenai operasional alat berat di lokasi proyek yang diduga kuat menenggak Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.
Mahmud mengingatkan bahwa tindakan menyusupkan BBM subsidi untuk industri komersial merupakan bentuk pelanggaran hukum berat karena merampas hak masyarakat miskin.
"Penggunaan BBM subsidi untuk bisnis atau pekerjaan proyek merupakan persoalan serius. Negara memberikan subsidi untuk masyarakat kecil, bukan untuk kepentingan proyek konstruksi berniali miliaran rupiah," tegasnya.
Praktik culas ini bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja), dengan ancaman kurungan enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sendiri telah melarang keras penggunaan solar subsidi bagi alat berat sektor konstruksi.
Persoalan belum selesai. Proyek preservasi jalan ini juga dituding memakai material batuan ilegal yang dipasok dari galian C tanpa izin untuk memproduksi aspal via Asphalt Mixing Plant (AMP). Material ini diduga dihamparkan untuk kebutuhan lapis pondasi Klas A maupun Klas B.
Siasat ini ditengarai sengaja dilakukan demi menekan biaya produksi dan menghindari setoran pajak daerah, mengingat banyaknya galian C di wilayah Aceh Besar yang tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
"Penggunaan material ilegal jelas merugikan negara. Pajak dan retribusi tidak masuk, sementara material tetap dipakai dalam proyek pemerintah. Ini sangat ironis," ujar Mahmud.
Secara hukum, penambangan tanpa izin melanggar Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dengan ancaman denda maksimal Rp100 miliar. Penggunaan material tak berizin ini juga menabrak komitmen integritas yang diamanatkan Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018.
Melihat banyaknya kejanggalan yang bertumpuk dari hulu ke hilir, Alamp Aksi meminta korps kepolisian, kejaksaan, hingga pengawas internal bergerak melakukan investigasi lapangan secara menyeluruh.
"Kita meminta APH turun langsung melakukan pemeriksaan, mulai dari proses penunjukan penyedia, sumber material, hingga penggunaan BBM di lapangan. Jangan sampai proyek pemerintah justru menjadi ruang tumbuhnya praktik ilegal," pungkasnya.









Komentar