Terkendala Anggaran, Wali Kota Illiza Janji Perjuangkan Skema PPPK Paruh Waktu ke Pusat

Audiensi di Balai Kota, foto: Humas

Kupas.co | Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu ke pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Illiza saat menerima puluhan perwakilan tenaga non-ASN atau pegawai kontrak yang belum tertampung dalam seleksi PPPK tahap I dan II di lingkungan Pemko Banda Aceh, Jumat (22/8/2025), di Balai Kota.

Illiza mengaku memahami kegelisahan para pegawai kontrak yang hingga kini belum memiliki kepastian status, meski sudah lama mengabdi.

“Saya juga merasa sangat sedih kalau tidak bisa memberikan dampak manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, apalagi ada yang sudah mengabdi 15, 17, bahkan 20 tahun. Itu bukan waktu yang singkat,” ujarnya.

Namun, di sisi lain Pemko Banda Aceh masih menghadapi persoalan besar terkait keterbatasan anggaran.

“Tapi saya juga ingin Bapak Ibu tetap ada di sini karena kami juga butuh. Maka, saya sudah kembali bersurat ke pemerintah pusat untuk meminta solusi,” kata Illiza.

Ia menambahkan, jajaran BKPSDM bersama Pemko terus berkoordinasi ke Jakarta untuk membicarakan masalah ini. Bahkan, dirinya sudah bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB guna meminta arahan.

“Tidak ada keinginan lain selain mencari solusi terbaik. Yang utama tetap masyarakat, lalu kita semua di sini. Jangan sampai kita justru menzalimi masyarakat, itu juga jadi dosa bagi saya,” ucapnya.

Illiza menyebut, Pemko Banda Aceh telah diberikan waktu hingga 25 Agustus untuk menyampaikan usulan penetapan kebutuhan PPPK, dan kemungkinan masih akan diperpanjang. Menurutnya, persoalan serupa juga dialami banyak daerah lain.

“Mungkin ada kota yang lebih kecil tapi bisa menyelesaikan PPPK karena anggarannya cukup. Sementara kita, kalau dipaksakan, justru akan menumpuk utang,” jelasnya.

Terkait usulan gaji PPPK Paruh Waktu yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, Illiza menegaskan hal itu masih harus dipastikan ke pemerintah pusat.

“Kalau itu dibolehkan, berarti ini solusi. Dan kalau hari ini pemerintah pusat memberikan keringanan, maka hari ini juga saya akan tanda tangani SK PPPK Paruh Waktu untuk Bapak Ibu semuanya,” tegasnya.

Meski begitu, Illiza juga mengingatkan bahwa nantinya ia harus mengambil kebijakan sesuai aturan, walaupun tidak populer. Terutama terhadap tenaga kontrak non-database BKN berkode R4.

“Saya mungkin tidak disenangi banyak pihak. Tapi saya di sini bukan untuk menyenangkan semua orang, melainkan memberi dampak keadilan bagi seluruh masyarakat,” pungkas Illiza.