DPRK Banda Aceh Dorong Audit Daycare dan Penguatan Pengawasan Kasus Kekerasan Anak

Ketua Komisi IV, Farid Nyak Umar, Foto: ist

Kupas.co | Banda Aceh – Komisi IV DPRK Banda Aceh merekomendasikan langkah tegas kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengaudit seluruh tempat penitipan anak (daycare) serta memperketat pengawasan terhadap kasus kekerasan anak.

Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua Komisi IV, Farid Nyak Umar, usai rapat bersama sejumlah dinas terkait di Gedung DPRK Banda Aceh, Selasa (5/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Komisi IV menyoroti masih adanya daycare yang beroperasi tanpa izin serta meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan anak di tempat penitipan. Pemerintah kota diminta melakukan audit menyeluruh, baik terhadap daycare berizin maupun yang belum memiliki legalitas.

Selain audit, DPRK juga mendesak penyusunan regulasi yang lebih jelas terkait standar operasional daycare. Standar tersebut mencakup rasio pengasuh dengan anak, kompetensi tenaga pengasuh, hingga kelengkapan fasilitas kesehatan dan keamanan.

Komisi IV turut mendorong pembentukan tim pengawasan lintas instansi untuk melakukan inspeksi rutin serta penindakan terhadap pelanggaran. Saluran pengaduan terpadu bagi masyarakat juga dinilai penting agar kasus kekerasan atau kelalaian dapat segera dilaporkan dan ditangani.

“Penegakan sanksi harus tegas, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin operasional,” ujar Farid.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta melakukan pendataan dan pemetaan terhadap seluruh daycare, terutama yang belum berizin. Pemerintah juga diharapkan memberikan pendampingan bagi pengelola agar memenuhi persyaratan legalitas.

Tak hanya itu, peningkatan kualitas pengasuh menjadi perhatian. Komisi IV mendorong adanya program pelatihan dan sertifikasi guna memastikan tenaga pengasuh memiliki kompetensi dalam perlindungan anak dan standar keselamatan.

Komisi IV juga menekankan pentingnya publikasi daftar daycare resmi beserta pengasuh yang telah tersertifikasi, sehingga masyarakat dapat memilih layanan yang aman dan terpercaya.

Melalui koordinasi lintas instansi, termasuk dengan DP3AP2KB dan aparat penegak hukum, DPRK berharap pengawasan terhadap daycare semakin kuat dan kasus kekerasan anak dapat dicegah serta ditindak secara hukum.

Penulis: Nana
Editor: Tim Redaksi