Plt Kadisdik Aceh Selatan Klaim SPPD Eselon II, Bendahara: Rp30 Juta Belum Dikembalikan
KUPAS.co | Tapaktuan – Isu tak sedap kembali menerpa jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Zikri, S.Pd, diisukan telah mengklaim biaya perjalanan dinas (SPPD) dan biaya hotel dengan standar pejabat eselon II, padahal statusnya hanya sebagai Plt yang secara aturan hanya berhak atas pembayaran setara eselon III.
Isu tersebut mencuat setelah sejumlah pegawai di lingkungan dinas mengaku heran atas besaran biaya perjalanan yang diklaim oleh pimpinannya setiap kali melakukan tugas ke luar daerah.
Saat dikonfirmasi oleh Media Kupas.co, Zikri tak menampik kabar tersebut. Ia membenarkan bahwa dirinya memang pernah meminta agar SPPD dan biaya penginapan diklaim dengan besaran seperti pejabat eselon II. Namun, Zikri berdalih bahwa hal itu bukan unsur kesengajaan, melainkan karena dirinya tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur bahwa pembayaran bagi pejabat pelaksana tugas (Plt) dibayarkan hanya setara eselon III.
“Saya tidak tahu kalau Plt itu dibayarkan setara eselon tiga. Sekarang uangnya sudah saya kembalikan,” ujar Zikri saat diwawancarai Kupas.co di ruang kerjanya, Kamis (9/10/2025).
Sementara itu, pengakuan tersebut justru berbanding terbalik dengan pernyataan Bendahara Pengeluaran Gaji, Siti Hajar, yang dikonfirmasi redaksi pada hari yang sama. Ia membenarkan adanya pembayaran SPPD eselon II oleh Plt Kadisdik, namun ia menegaskan bahwa pengembalian uang tersebut belum dilakukan ke kas daerah.
“Benar, jumlahnya sekitar Rp30.400.000. Kami juga tidak tahu kalau Plt dibayarkan hanya setara eselon tiga, tapi belum kami setorkan ke kas daerah. Kami berharap bisa dikembalikan secara bertahap,” ungkap Siti Hajar kepada Kupas.co.
Siti juga menambahkan, sekitar bulan Agustus 2025, pihak Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan sempat datang ke kantor Dinas Pendidikan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Dalam pemeriksaan tersebut, Inspektorat menemukan adanya kelebihan pembayaran SPPD yang diklaim oleh Plt Kadisdik dan memerintahkan agar dana kelebihan bayar itu segera dikembalikan ke kas daerah.
“Waktu itu sekitar bulan delapan (Agustus) Inspektorat datang melakukan pemeriksaan dan mereka menyuruh agar uang SPPD itu dikembalikan. Kami berharap bisa mencicil atau mengembalikannya secara bertahap,” pungkasnya.









Komentar