PuKAT Desak Evaluasi Plt Kadiskes Aceh Selatan: Dugaan Kelalaian Tangani Pasien HIV/AIDS Mengemuka

Ketua Pusat Kebijakan Analisis dan Transaksi (PuKAT) Misbar. Foto (dok.istimewa).
Ketua Pusat Kebijakan Analisis dan Transaksi (PuKAT) Misbar. Foto (dok.istimewa).

KUPAS.co | Aceh Selatan – Pusat Kebijakan Analisis dan Transaksi (PuKAT) mendesak Bupati Aceh Selatan untuk segera mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas Kesehatan (Kadis Kesehatan) setempat. Desakan ini muncul setelah mencuat dugaan kelalaian dalam penanganan pasien positif HIV/AIDS yang meninggal dunia tanpa penanganan sesuai protokol medis.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai seorang pasien yang diduga positif HIV/AIDS di salah satu kecamatan di Aceh Selatan. Ironisnya, informasi mengenai status kesehatan pasien tersebut tidak pernah disampaikan atau dikoordinasikan kepada tenaga kesehatan (Nakes) di fasilitas layanan setempat. Akibatnya, pasien diduga ditangani seperti pasien umum tanpa perlakuan khusus sebagaimana seharusnya dilakukan sesuai standar medis.

“Ini bukan soal diskriminasi terhadap pasien HIV/AIDS, tapi tentang keamanan dan tanggung jawab. Penanganan harus dilakukan sesuai protokol untuk mencegah potensi penularan, baik kepada tenaga medis maupun masyarakat,” ujar Misbar, Peneliti Advokasi PuKAT, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, lemahnya koordinasi antara Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan di bawahnya menjadi cermin buruk manajemen informasi medis di Aceh Selatan. “Sungguh memprihatinkan ketika para tenaga medis di lapangan tidak mengetahui informasi penting terkait kondisi pasien dengan risiko tinggi seperti HIV/AIDS,” tambahnya.

Dijelaskan, pasien tersebut sempat dirujuk ke RSUD Yuliddin Away (YA) Tapaktuan sebelum akhirnya meninggal dunia. PuKAT mempertanyakan apakah penanganan yang dilakukan sudah sesuai dengan protokol atau justru rumah sakit juga tidak menerima informasi terkait status HIV pasien tersebut.

“Masyarakat mulai resah. Informasi menyebar dari mulut ke mulut, sementara Dinas Kesehatan seolah bungkam tanpa langkah konkret. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tapi menyangkut keselamatan publik,” tegas Misbar.

PuKAT menilai, situasi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan serta tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam memastikan sistem pelaporan dan informasi medis berjalan baik, terutama untuk kasus penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC, atau Hepatitis.

“Kami mendesak Bupati Aceh Selatan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, dan jika terbukti lalai, mencopot Kadis Kesehatan dari jabatannya. Kelalaian seperti ini tidak bisa ditoleransi karena menyangkut nyawa dan keselamatan banyak pihak,” pungkasnya.