Rema Mishul Azwa Akan Evaluasi Serius Program MBG: Ini Soal Gizi Anak, Bukan Sekadar Keuntungan

Ketua DPRK Aceh Selatan Hj. Rema Mishul Azwa. Foto (dok.Istimewa).
Ketua DPRK Aceh Selatan Hj. Rema Mishul Azwa. Foto (dok.Istimewa).

KUPAS.co | ACEH SELATAN – Ketua DPRK Aceh Selatan, Hj. Rema Mishul Azwa, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menuai sorotan publik. Ia menilai pelaksanaan program tersebut harus dikawal dengan serius karena menyangkut gizi dan masa depan anak-anak Aceh Selatan.

Sorotan masyarakat terhadap menu MBG yang dinilai tidak sesuai standar gizi memicu langkah cepat dari DPRK Aceh Selatan. Lembaga legislatif itu memastikan akan memanggil pihak yayasan pelaksana MBG untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan ketidaksesuaian menu dengan anggaran pemerintah.

“Kami sudah memanggil pihak SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) untuk mendengar langsung penjelasan mereka. Dari hasil pertemuan itu, kami sepakat persoalan ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada evaluasi serius, dan dalam waktu dekat DPRK akan memanggil pihak yayasan pelaksana MBG,” tegas Rema Mishul Azwa, Sabtu (11/10/2025).

Menurut Rema, langkah pemanggilan ini merupakan bagian dari komitmen DPRK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran publik. Ia menegaskan, program MBG tidak boleh sekadar menjadi proyek administratif tanpa memperhatikan kualitas gizi siswa.

“Program ini menggunakan uang rakyat dan ditujukan untuk masa depan anak-anak kita. Jadi tidak boleh main-main. Kami ingin tahu ke mana aliran anggaran Rp15.000 per porsi itu dan apakah benar sudah sesuai juknis atau belum,” ujarnya lantang.

Selain itu, DPRK merekomendasikan agar setiap dapur penyedia MBG di Aceh Selatan memiliki call center aktif atau nomor pengaduan publik. Langkah ini dinilai penting untuk menampung keluhan masyarakat terkait menu tidak layak, porsi yang kurang, atau dugaan penyimpangan di lapangan.

“Transparansi itu penting. Kami ingin masyarakat bisa langsung melapor jika menemukan masalah. Ini cara paling efektif menjaga kepercayaan publik,” lanjutnya.

Politisi dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) itu menegaskan bahwa DPRK tidak akan ragu merekomendasikan tindakan tegas terhadap pihak yang lalai atau menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan MBG.

“DPRK berdiri bersama rakyat, bukan di balik meja birokrasi. Kalau ada yang lalai, kami akan minta bupati untuk menindak sesuai aturan. Program rakyat harus dijalankan dengan tanggung jawab dan kejujuran,” kata Rema dengan nada tegas.

Rema juga mengingatkan agar semua pihak penyedia MBG tidak menganggap remeh amanah tersebut. Ia menekankan, program gizi anak sekolah harus benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar laporan kegiatan di atas kertas.

“Jangan karena alasan teknis atau kelalaian, anak-anak kita yang jadi korban. Program ini harus berdampak nyata bagi kesehatan siswa,” ujarnya.

Ketua DPRK Aceh Selatan memastikan pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan MBG di setiap kecamatan. Hasil pengawasan tersebut akan dibahas dalam rapat kerja bersama pihak eksekutif guna menentukan langkah tindak lanjut.

“Ini bukan sekadar soal menu, tapi soal tanggung jawab moral dan keadilan bagi masyarakat. DPRK akan pastikan program Makan Bergizi Gratis benar-benar bergizi bukan sekadar gratis,” tutup Rema Mishul Azwa.