Proyek SPAM Aceh Selatan Diduga Bermasalah, DPRK Dorong Pansus

Foto: Anggota DPRK Aceh Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6, Adi Samridha. Dok. Ist
Foto: Anggota DPRK Aceh Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6, Adi Samridha. Dok. Ist

TAPAKTUAN, KUPAS.co - Proyek SPAM Aceh Selatan kembali menjadi sorotan publik setelah mucul dugaan gagal fungsi secara optimal meski pembangunannya diklaim telah rampung. Mandeknya proyek pemenuhan hak dasar warga pascabencana ini memicu respons keras dari parlemen lokal, yang kini tengah menggodok wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan di lapangan.

Anggota DPRK Aceh Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6, Adi Samridha, menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Menurutnya, proyek SPAM Aceh Selatan yang menelan anggaran negara hingga miliaran rupiah ini seharusnya sudah bisa meredakan krisis air bersih yang dialami masyarakat, bukan justru menyisakan fasilitas yang menjadi "monumen bisu".

“Proyek SPAM ini merupakan kebutuhan masyarakat banyak. Namun hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ini tentu sangat disayangkan,” kata Adi Samridha kepada wartawan, Sabtu (16/5/2026).

Gelombang keluhan dari warga terus mengalir terkait performa proyek SPAM Aceh Selatan yang jauh dari kata tuntas. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, sejumlah fasilitas pendukung dilaporkan lumpuh dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Adi menegaskan, jika dalam investigasi lanjutan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara realisasi fisik dengan spesifikasi kontrak, maka pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara wajib dipertanggungjawabkan dengan mutu pekerjaan yang rigid demi kemaslahatan publik.

“Harapan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih jangan sampai sirna karena pekerjaan tidak selesai dengan baik,” ujarnya.

Ia mendesak rekanan pelaksana untuk segera melakukan perbaikan total agar asas manfaat dari proyek ini bisa segera dirasakan.

Lebih jauh, warga juga mendesakan kuat agar eksekutif segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses pengadaan dan eksekusi proyek ini. Parlemen memastikan tidak akan segan-segan mengambil langkah politik yang lebih agresif jika pemerintah daerah lambat merespons.

“Kami berharap persoalan ini menjadi perhatian bersama pemerintah daerah. Jika diperlukan, kami mendorong pimpinan DPRK Aceh Selatan membentuk panitia khusus atau Pansus guna menelusuri persoalan ini secara serius,” tegasnya.

Adi menambahkan, setiap proyek pemerintah yang menggunakan anggaran publik memiliki kewajiban memenuhi standar mutu pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak kerja dan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, apabila ditemukan indikasi kelalaian, penyimpangan, maupun pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, maka hal tersebut dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban administrasi hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai perpanjangan tangan konstituen di wilayah pascabencana tersebut, Adi berjanji akan memasang badan untuk memastikan hak-hak warga atas air bersih tidak dikorupsi oleh buruknya kinerja korporasi rekanan.

“Saya sebagai anggota DPRK Aceh Selatan dari Dapil 6 akan terus mengawal kegiatan ini sampai tuntas,” pungkasnya.

Penulis: Redaksi
Editor: Tim Redaksi