Anggota DPRA Muhammad Iqbal Soroti Layanan Samsat di Aceh: Aturan Tak Seragam, Rakyat Jadi Korban Kebingungan
KUPAS.co | Aceh Selatan – Prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor di sejumlah daerah di Aceh kini menuai sorotan tajam. Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan IX, Muhammad Iqbal, S.Kom, menilai adanya ketimpangan aturan dan mekanisme layanan Samsat antar daerah telah membuat masyarakat kebingungan, Kamis (13/11/25).
Politisi muda Partai Golkar ini menilai, Pemerintah Aceh melalui Badan Keuangan Aceh (BKA) harus segera memperjelas dan menyeragamkan regulasi pembayaran pajak serta perpanjangan STNK di seluruh wilayah.
“Kami berharap Pemerintah Aceh memperjelas regulasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Saat ini antar-UPTD Samsat di daerah berbeda-beda aturannya,” kata Iqbal,
Ia mencontohkan, di Aceh Selatan masyarakat diwajibkan membawa KTP asli sesuai nama di STNK saat membayar pajak, sementara di Banda Aceh ketentuan itu tidak diberlakukan.
“Ini kan aneh, di Aceh Selatan harus bawa KTP asli, tapi di Banda Aceh tidak diminta. Harusnya ada aturan yang seragam,” tegasnya.
Selain itu, Iqbal juga menilai syarat perpanjangan STNK selama ini terlalu kaku dan menyulitkan warga. Menurutnya, masyarakat cukup membawa BPKB dan fotokopi KTP, sedangkan jika KTP pemilik lama sudah tidak ada, cukup diganti dengan surat keterangan dari kepala desa.
“Yang menjadi identitas kendaraan itu BPKB, bukan KTP. Jadi semestinya cukup itu saja, atau surat keterangan dari kepala desa bila pemilik lama sudah tidak diketahui,” jelasnya.
Iqbal turut menyoroti biaya kertas gesek kendaraan yang juga berbeda antar daerah. Di Banda Aceh, kertas gesek diberikan gratis, sementara di Aceh Selatan masyarakat justru dipungut biaya antara Rp15 ribu hingga Rp25 ribu per lembar.
“Kalau di Banda Aceh itu gratis, paling kita kasih uang rokok kalau minta tolong petugas bantu gesek. Tapi di Aceh Selatan malah dipatok biaya. Ini harus ditertibkan,” ungkapnya.
Ia mendesak Badan Keuangan Aceh (BKA) untuk menindaklanjuti persoalan ini dengan membuat pengumuman resmi di setiap kantor UPTD Samsat terkait persyaratan dan biaya resmi agar masyarakat tidak menjadi korban kebijakan yang tidak transparan.
“Saya minta BKA membuat pengumuman resmi di setiap kantor Samsat berisi daftar persyaratan dan biaya resmi. Supaya masyarakat tahu dan tidak dibodoh-bodohi oleh oknum petugas,” pungkas Iqbal.









Komentar