BGN Batasi Jumlah Penerima Makan Bergizi Gratis: Dapur Makan Bergizi Gratis Kini Hanya Layani 2.500 Penerima
KUPAS.co | Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menerbitkan petunjuk teknis (juknis) terbaru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan aturan baru yang membatasi jumlah penerima manfaat di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG. Langkah ini diambil untuk menjamin kualitas, keamanan, dan standar gizi makanan yang disajikan bagi masyarakat.
Dalam juknis terbaru, satu dapur MBG kini hanya diperbolehkan melayani rata-rata 2.500 penerima manfaat, terdiri atas 2.000 anak sekolah serta 500 ibu hamil, menyusui, dan balita.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, pembatasan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan mencegah penurunan kualitas layanan.
“Sebelumnya satu dapur bisa melayani hingga 4.000 penerima, tapi kini kita batasi rata-rata 2.500 agar penyajian tetap aman, higienis, dan sesuai standar gizi,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11).
Meski demikian, aturan ini tidak berlaku kaku. SPPG yang telah beroperasi dan masih melayani hingga 4.000 penerima manfaat tetap diperbolehkan berjalan sementara waktu, agar tidak ada penerima program yang terhenti sebelum dapur baru beroperasi di wilayah tersebut.
“Selama penerima belum bisa dialihkan ke dapur lain, mereka tetap boleh melayani hingga dapur baru terbentuk,” jelas Dadan.
Selain pembatasan jumlah penerima, BGN juga memperkuat pengawasan mutu dan keamanan pangan di seluruh dapur MBG. Setiap SPPG diwajibkan menggunakan rapid test bahan makanan untuk mendeteksi kontaminasi, serta alat sterilisasi food tray bersuhu hingga 120 derajat Celsius guna mencegah risiko keracunan makanan.
Dapur MBG juga diwajibkan menggunakan air bersertifikat atau sistem filter air, demi memastikan kebersihan dalam proses memasak dan mencuci peralatan makan.
Sebagai langkah pendukung, BGN rutin menggelar pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan setiap dua bulan. Tujuannya, meningkatkan pemahaman soal sanitasi, higienitas, dan keamanan pangan.
“Kami juga menerapkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Hingga pagi ini, sudah ada 1.619 SPPG yang memperoleh SLHS,” tambah Dadan.
Ia menegaskan, penerapan prinsip higienitas kini menjadi syarat mutlak dalam juknis baru MBG, meski kecepatan penerbitan SLHS masih bergantung pada pemerintah daerah masing-masing.
Dengan perubahan aturan ini, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjangkau lebih banyak masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan dan kesehatan penerima manfaat di seluruh Indonesia.









Komentar