Banjir Bukan Takdir: Aceh Ditenggelamkan oleh Kebijakan

Jack Libya (Juru bicara KPA pusat) Foto (dok.Istimewa).
Jack Libya (Juru bicara KPA pusat) Foto (dok.Istimewa).
Penulis : Jack Libya (Juru Bicara KPA Pusat)

KUPAS.co - Aceh kembali dilanda banjir. Air meluap dari sungai-sungai, menenggelamkan rumah, sawah, dan fasilitas publik. Ribuan warga mengungsi, aktivitas ekonomi lumpuh, dan luka sosial kembali menganga. Setiap kali peristiwa ini terjadi, narasi yang kerap diulang adalah “musibah alam”. Padahal, menyederhanakan tragedi ini sebagai kehendak alam justru menutupi akar persoalan yang sesungguhnya adalah kebijakan yang mengorbankan ekologi Aceh.

Secara ilmiah, banjir bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan hasil dari kerusakan sistem tata air di wilayah hulu. Hutan dan kawasan pegunungan Aceh sejatinya berfungsi sebagai penyangga hidrologis, yakni menyerap air hujan, menahan erosi, dan mengatur aliran sungai. Ketika kawasan ini dibuka secara masif untuk tambang dan perkebunan skala besar, daya dukung lingkungan runtuh. Limpasan air meningkat, sungai dangkal oleh sedimentasi, dan banjir menjadi keniscayaan. Ini bukan asumsi, melainkan hukum dasar ekologi.

Ironisnya, kerusakan tersebut berlangsung di bawah legitimasi negara. Ratusan ribu hektare lahan Hak Guna Usaha (HGU) diberikan di Aceh, sementara sebagian besar perusahaan pemegang konsesi justru berkantor di luar daerah. Pola ini menegaskan ketimpangan struktural, dimana tanah Aceh dieksploitasi, keuntungan dibawa pergi, dan risiko ekologis ditinggalkan kepada rakyat. Inilah bentuk perampasan ruang hidup yang dilegalkan.

Situasi serupa tampak di sektor pertambangan. Hingga Juli 2025, sedikitnya 64 perusahaan mengantongi Izin Usaha Pertambangan di Aceh. Di luar itu, pemerintah pusat juga menerbitkan izin eksplorasi kepada perusahaan berskala besar dengan wilayah konsesi puluhan ribu hektare. Sebagian izin tersebut berada di kawasan hulu dan daerah aliran sungai yang sangat sensitif secara ekologis. Ketika izin diberikan di wilayah seperti ini, banjir bukan lagi kemungkinan, melainkan konsekuensi yang dapat diprediksi.

Yang lebih mengkhawatirkan, eksploitasi ini terhubung dengan jejaring modal nasional dan global. Struktur kepemilikan perusahaan tambang yang berlapis dan keterlibatan entitas asing menunjukkan bahwa Aceh hanyalah titik ekstraksi dalam rantai kapitalisme. Keuntungan mengalir keluar, sementara kerusakan ekologis menetap di kampung-kampung. Rakyat Aceh menanggung beban banjir, longsor, dan hilangnya sumber penghidupan, tanpa pernah menikmati manfaat ekonomi yang sepadan.

Ketika bencana terjadi, negara hadir dalam bentuk bantuan darurat, tenda pengungsian, dan kunjungan pejabat. Kehadiran ini penting, tetapi tidak cukup. Masalah Aceh bukan sekadar kurangnya respons bencana, melainkan kegagalan pencegahan. Negara terlalu mudah menerbitkan izin, tetapi terlalu lemah menegakkan batas ekologis. Hukum tampak tegas kepada rakyat kecil, namun ragu ketika berhadapan dengan korporasi.

Banjir yang berulang seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan pusat. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh HGU dan IUP di Aceh adalah keniscayaan, bukan pilihan. Penertiban izin di kawasan hulu dan daerah aliran sungai harus dilakukan secara transparan dan berbasis data ilmiah. Tanpa langkah ini, setiap rupiah anggaran penanggulangan bencana hanya akan menjadi tambal sulam dari kebijakan yang keliru.

Aceh tidak kekurangan sumber daya alam. Yang langka adalah keberanian politik untuk melindungi alam dan rakyatnya dari keserakahan yang dilegalkan. Jika negara terus menutup mata, banjir akan menjadi rutinitas tahunan, dan penderitaan rakyat dianggap harga wajar dari pembangunan.

Air yang merendam Aceh hari ini sesungguhnya membawa pesan yang jelas, bahwa bencana ini bukan takdir. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan kebijakan. Dan selama pilihan itu tidak diubah, Aceh akan terus ditenggelamkan, bukan oleh hujan, tetapi oleh keputusan manusia sendiri.