Adi Darmawan Ingatkan DPRK Aceh Selatan: Kritik Publik Bukan Ancaman Demokrasi

Penggiat Sosial, Adi Darmawan, S.Sos. Foto (dok.Istimewa).
Penggiat Sosial, Adi Darmawan, S.Sos. Foto (dok.Istimewa).

KUPAS.co | Aceh Selatan — Penggiat sosial Aceh Selatan, Adi Darmawan, S.Sos Penggiat sosial Aceh Selatan, menanggapi peringatan keras DPRK Aceh Selatan terhadap pernyataan pengamat kebijakan publik Nasrul Zaman. Menurutnya, pemberitaan tersebut perlu dibaca secara jernih dan ditempatkan dalam kerangka demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi keterbukaan, akuntabilitas, dan kebebasan berpendapat, Selasa, (23/12/2025).

“Negara ini berdiri di atas prinsip keterbukaan dan kebebasan berekspresi, terutama terhadap pejabat dan lembaga publik. Dalam demokrasi modern, tidak ada pejabat atau institusi yang kebal kritik,” ujar Adi Darmawan, Selasa (23/12/2025).

Ia menegaskan bahwa kritik, termasuk yang keras dan tajam, merupakan bagian sah dari kontrol sosial selama tidak mengandung fitnah, ujaran kebencian, maupun hasutan kekerasan. Dalam konteks tersebut, pengamat kebijakan publik baik akademisi maupun warga negara memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan penilaian terhadap kinerja legislatif dan eksekutif.

Terkait pernyataan Ketua DPRK Aceh Selatan Rema Mishul Azwa yang menilai kritik Nasrul Zaman sebagai bentuk “adu domba”, Adi menilai respons tersebut sah sebagai sikap institusional. Namun, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian agar peringatan moral tidak bergeser menjadi kesan pembatasan ruang kritik publik.

“Demokrasi yang sehat justru tumbuh dari dialektika terbuka antara kekuasaan dan masyarakat, bukan dari upaya membungkam persepsi yang berbeda,” tegasnya.

Adi juga menyoroti penggunaan istilah “kacung” oleh Nasrul Zaman yang dinilainya memang provokatif dan dapat diperdebatkan secara etika komunikasi. Namun, secara substansi, istilah tersebut mencerminkan kecurigaan publik terhadap relasi kuasa antara legislatif dan eksekutif, khususnya dalam konteks pelanggaran hukum dan administratif yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan nonaktif H. Mirwan, yang telah berujung pada sanksi administratif dari Menteri Dalam Negeri.

“Fakta hukum tersebut justru memperkuat alasan publik untuk bersikap kritis, bukan sebaliknya,” katanya.

Ia mengakui DPRK Aceh Selatan telah menjalankan fungsi pengawasan melalui Komisi I. Namun demikian, publik tetap memiliki hak untuk menilai apakah pengawasan tersebut cukup efektif dan sebanding dengan ekspektasi keadilan masyarakat.

“Penilaian publik tidak harus selalu sejalan dengan narasi resmi lembaga,” ujarnya.

Adi juga menekankan bahwa status akademisi tidak mencabut hak seseorang sebagai warga negara. Seorang dosen, menurutnya, tidak kehilangan kebebasan berpendapat hanya karena dituntut bersikap ilmiah.

“Kritik normatif terhadap kebijakan publik sering kali lahir dari perspektif etika, moral, dan kepentingan umum, bukan semata-mata dari data teknokratis,” jelasnya.

Ia mendorong DPRK Aceh Selatan agar menjawab kritik secara konstruktif melalui transparansi kinerja, keterbukaan data, serta penguatan fungsi pengawasan. Termasuk, kata dia, dengan membuka kepada publik hasil rapat-rapat komisi yang telah dilaksanakan beberapa minggu terakhir.

“Zaman sekarang yang dibutuhkan adalah bukti kinerja. Apa hasil rapat komisi, apa tindak lanjutnya, seharusnya diumumkan kepada masyarakat,” tambahnya.

Adi menutup dengan menegaskan bahwa demokrasi lokal di Aceh Selatan tidak akan runtuh oleh kritik. Justru yang berbahaya, menurutnya, adalah ketika kritik dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai cermin.

“Pejabat publik datang dan pergi, tetapi hak rakyat untuk mengawasi dan mengkritik kekuasaan adalah fondasi demokrasi yang tidak boleh diganggu gugat,” pungkasnya.