DPRK Aceh Selatan Dinilai Anti-Kritik, Teuku Heru: Ini Gejala Otoritarianisme Lokal
KUPAS.co | Tapaktuan — Aliansi Masyarakat Aceh Selatan (AMAS) menilai sikap anti-kritik yang ditunjukkan oleh sebagian anggota DPRK Aceh Selatan sebagai sinyal serius melemahnya demokrasi di tingkat lokal. Ketika kritik publik diperlakukan sebagai ancaman, bukan sebagai koreksi, maka yang sedang tumbuh bukanlah demokrasi, melainkan kekuasaan yang bergerak ke arah otoritarianisme.
Koordinator AMAS, Teuku Heru Ajay, menegaskan bahwa kritik merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa setiap kritik dilindungi oleh undang-undang, karena Indonesia adalah negara demokrasi, bukan negara otoriter yang membungkam suara rakyat.
“Setiap kritik itu dilindungi oleh undang-undang. Ini negara demokrasi, bukan negara otoriter yang membungkam demokrasi. Ketika wakil rakyat tidak lagi siap dikritik, maka yang sedang dipertontonkan adalah kemunduran demokrasi,” tegas Heru.
Menurutnya, pembungkaman kritik terhadap DPRK sama artinya dengan mematikan fungsi kontrol publik yang selama ini menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
“Demokrasi tidak runtuh dengan kudeta, tetapi dengan pembiaran. Ketika wakil rakyat tidak lagi boleh dikritik, secara teknis demokrasi sudah mati,” ujar Heru.
Heru juga menyoroti kondisi Aceh Selatan yang belum lama ini dilanda bencana banjir. Di tengah penderitaan masyarakat, publik justru disuguhi sikap elite politik yang dinilai defensif, abai, dan alergi terhadap kritik. Tanpa kontrol publik, tindakan pejabat yang meninggalkan rakyat di tengah krisis berpotensi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak bermasalah.
Dalam situasi tersebut, Heru menilai DPRK Aceh Selatan berisiko kehilangan jati dirinya sebagai lembaga pengawas. Alih-alih menjadi corong aspirasi rakyat, DPRK justru tampak berada dalam satu barisan dengan eksekutif. Relasi yang seharusnya kritis berubah menjadi kompromistis, bahkan cenderung saling melindungi.
“Jika DPRK menutup mata terhadap kesalahan pejabat publik dan merasa terganggu ketika dikritik, maka mereka bukan lagi wakil rakyat. Mereka hanya perpanjangan kekuasaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kritik sejatinya adalah pengingat nurani bagi para pejabat publik agar tidak larut dalam agenda pribadi dan pencitraan simbolik, sementara rakyat berjuang di tengah banjir, kekurangan bantuan, dan ketidakpastian hidup.
“Kritik itu pengingat hati nurani. Tanpa kritik, pejabat akan sibuk dengan agenda sendiri, sementara rakyat dibiarkan bertahan dalam penderitaan,” ujarnya.
Heru menegaskan bahwa sejarah tidak pernah berpihak kepada kekuasaan yang anti-kritik. Pembungkaman suara publik hanya akan meninggalkan catatan kelam bagi generasi mendatang. Sebaliknya, keterbukaan terhadap kritik justru menjadi peluang bagi DPRK untuk membuktikan kemandirian dan keberpihakannya kepada rakyat.
“Kritik adalah tanda bahwa rakyat masih peduli. Ketika kritik dibungkam, rakyat kehilangan suara dan Aceh Selatan kehilangan arah. Ini bukan sekadar soal DPRK, ini soal masa depan demokrasi daerah,” pungkasnya.









Komentar