Mirwan MS dan Kontroversi Kepemimpinan

Foto: Ilustrasi
Foto: Ilustrasi
Penulis : Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)

KUPAS.co - Dalam etika kepemimpinan publik, kehadiran pemimpin di saat krisis bukan sekadar simbol, melainkan mandat moral dan konstitusional. Karena itu, kontroversi yang membelit Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang memilih berangkat umrah bersama keluarga ketika wilayahnya dilanda bencana banjir, bukan sekadar soal prosedur administratif, melainkan menyentuh inti filsafat kekuasaan, yaitu untuk siapa kekuasaan dijalankan dan dalam situasi apa seorang pemimpin boleh meninggalkan rakyatnya.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara melalui surat keputusan resmi menandai pengakuan negara atas pelanggaran etik dan tata kelola pemerintahan. Fakta bahwa keberangkatan tersebut tidak memperoleh izin Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dengan alasan Aceh sedang berada dalam status bencana hidrometeorologi, mempertegas adanya pengabaian terhadap prinsip chain of command dan sensitivitas kebencanaan.

Dalam literatur administrasi publik, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai dereliction of duty, pengingkaran atas kewajiban pokok pejabat publik pada saat darurat.

Namun, kontroversi kepemimpinan Mirwan MS tidak berhenti pada absennya kehadiran di tengah bencana. Dalam waktu relatif singkat, sekitar sembilan bulan menjabat, Mirwan MS tercatat menerbitkan sejumlah rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Setidaknya empat perusahaan mendapat karpet merah, yaitu PT Kinston Mineral Abadi dengan konsesi sekitar 4.000 hektare di Trumon Raya, wilayah yang secara ekologis dikenal rawan banjir, serta PT Empat Pilar Bumindo, PT Aurum Indo Mineral, dan PT Sarana Interindo Mineral. Ironisnya, dua rekomendasi tetap dikeluarkan meski telah ditolak masyarakat setempat.

Di sinilah problem kepemimpinan memasuki wilayah yang lebih struktural. Aceh, khususnya Aceh Selatan, adalah kawasan dengan kerentanan ekologis tinggi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa banjir dan longsor di Aceh meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, seiring dengan degradasi hutan dan alih fungsi lahan.

Kajian ekologis berulang kali menegaskan bahwa ekspansi pertambangan di daerah aliran sungai dan kawasan rawan banjir akan memperbesar risiko bencana. Ketika rekomendasi tambang justru dipercepat di tengah situasi ini, maka kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dugaan konflik kepentingan dan logika rente.

Mirwan MS kerap menampilkan standar ganda dalam wacana publik. Di hadapan masyarakat dan di lembaran visi dan misinya, ia menyatakan dukungan terhadap legalisasi tambang rakyat, sebuah konsep yang secara teoritis bertujuan memberdayakan ekonomi lokal dengan skala kecil dan pengawasan ketat. Namun, hingga kini, perizinan tambang rakyat nyaris tak pernah terealisasi. Sebaliknya, investor besar justru memperoleh akses dan kemudahan.

Fenomena ini mengingatkan pada kritik klasik Hannah Arendt tentang kebohongan politik, bahwa ketika pemimpin terlalu sering mengucapkan sesuatu yang bahkan tidak ia yakini sendiri, maka ruang publik dipenuhi ilusi, bukan kebenaran.

Dalam perspektif filsafat politik, kekuasaan memperoleh legitimasi bukan hanya dari pemilihan, tetapi dari kemaslahatan yang dihasilkannya. Al-Farabi menyebut pemimpin ideal sebagai al-imam al-fadhil, yang menempatkan kepentingan umum di atas hasrat pribadi.

Ketika kekuasaan justru menjadi sarana akumulasi kenikmatan diri, baik simbolik maupun material, maka yang lahir adalah kepemimpinan transaksional yang rapuh secara moral.

Karena itu, sanksi pemberhentian sementara terhadap Mirwan MS patut dipertanyakan kecukupannya. Dalam hukum administrasi negara, abainya seorang kepala daerah dalam situasi darurat dapat berimplikasi pidana apabila terbukti menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat.

Kepergian di tengah bencana, ditambah kebijakan yang berpotensi memperparah risiko ekologis, menunjukkan pola pengabaian terhadap tugas konstitusional untuk melindungi rakyat.

Pemerintah pusat semestinya tidak berhenti pada sanksi administratif. Penegakan hukum yang transparan dan berbasis fakta menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Opsi “pemberhentian sementara sambil menunggu proses pidana” layak dipertimbangkan, bukan sebagai bentuk kriminalisasi politik, melainkan sebagai pesan tegas bahwa kekuasaan bukan hak istimewa, melainkan amanah.

Kontroversi Mirwan MS pada akhirnya menjadi cermin lebih luas tentang krisis kepemimpinan di daerah-daerah rawan bencana dan sumber daya. Ketika pemimpin gagal membaca tanda-tanda alam dan jeritan rakyat, maka bencana tidak lagi semata peristiwa alam, melainkan produk dari pilihan-pilihan politik yang keliru.

Di titik inilah negara dituntut hadir, bukan hanya untuk menindak, tetapi untuk memastikan bahwa kepemimpinan publik kembali berpijak pada etika, nalar, dan keberpihakan kepada keselamatan rakyat.