Judi Online dan Air Mata Negara: Ketika Rakyat Dibiarkan Bertaruh dengan Nasibnya
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
KUPAS.co - Negara ini didirikan dengan sebuah janji agung yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Janji itu tertulis rapi dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, namun bagi jutaan rakyat kecil hari ini, janji tersebut terasa kian jauh, bahkan nyaris asing. Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, tetapi bagi sebagian besar warganya, hidup masih dipenuhi kecemasan dimana takut tidak bisa makan esok hari, takut kehilangan pekerjaan, takut anak-anak tumbuh tanpa masa depan yang pasti.
Di tengah kegelisahan itu, judi online datang bukan sekadar sebagai hiburan ilegal, melainkan sebagai harapan palsu. Ia menjelma pintu semu menuju keluar dari kemiskinan. Dengan satu sentuhan layar, rakyat kecil diajak bermimpi menjadi kaya, bukan karena kerja keras, melainkan karena keberuntungan. Di sinilah tragedi dimulai.
Data PPATK hingga kuartal III tahun 2025 mencatat perputaran dana judi online mencapai Rp155,4 triliun. Angka ini terlalu besar untuk disebut sekadar pelanggaran hukum. Lebih dari satu juta warga terjerat sebagai pemain aktif, dan yang paling menyayat hati, dimana praktik ini telah menyasar anak-anak usia sekolah. Mereka bertaruh bukan karena rakus, tetapi karena terdesak. Mereka berjudi bukan karena bodoh, melainkan karena putus harapan.
Dalam perspektif kebijakan publik, ini adalah tanda kegagalan negara memenuhi tanggung jawab dasarnya. Judi online tumbuh subur di atas tanah yang retak, menghadirkan kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, dan contoh buruk dari elite yang mempertontonkan kemewahan. Ketika rakyat diminta sabar dan berhemat, sebagian pejabat justru hidup dalam gemerlap yang jauh dari nalar publik. Maka jangan heran jika rakyat mencari jalan pintas, meski jalur itu berujung jurang.
Yang lebih memilukan, negara kerap hadir bukan untuk menyelamatkan korban, melainkan untuk menghukum mereka. Penegakan hukum lebih sering menyasar pemain kecil yang merupakan buruh, pedagang, ibu rumah tangga, sementara bandar besar dan jaringan pelindungnya tetap tak tersentuh. Inilah wajah keadilan yang timpang, yang oleh para ahli hukum disebut sebagai selective enforcement, yaitu hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Berbagai temuan publik juga mengindikasikan keterlibatan oknum aparat, institusi jasa keuangan, hingga perusahaan penyedia layanan pembayaran dalam menopang ekosistem judi online. Modusnya rapi, berlapis, dan sistematis, yaitu bersembunyi di balik badan hukum, nominee, serta kamuflase administratif. Pencabutan izin usaha, tanpa pengusutan pidana yang menyeluruh, ibarat menebang ranting sementara akarnya dibiarkan hidup.
Dalam kondisi seperti ini, menetapkan judi online sebagai bencana nasional bukanlah sikap berlebihan, melainkan langkah penyelamatan. Judi online telah memenuhi seluruh karakter bencana non-alam yang dampaknya luas, merusak sendi kehidupan sosial, menimbulkan kerugian ekonomi masif, serta menciptakan trauma kolektif dalam keluarga-keluarga miskin. Setiap rupiah yang hilang bukan sekadar angka, tetapi biaya sekolah yang tak terbayar, dapur yang tak mengepul, dan konflik rumah tangga yang berujung kekerasan atau perceraian.
Presiden, sebagai pemegang mandat tertinggi rakyat, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk berdiri di pihak korban. Pemberantasan judi online tidak cukup dengan slogan, razia simbolik, atau penambahan kewenangan institusi. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk membongkar jaringan besar, menguji integritas aparat, serta memastikan bahwa hukum benar-benar bekerja untuk melindungi, bukan melukai.
Bangsa ini tidak kekurangan keberanian, tetapi sering kehabisan kejujuran. Jika negara terus ragu menghadapi judi online, maka yang perlahan mati bukan hanya hukum, melainkan harapan rakyat kepada republiknya sendiri. Judi online bukan sekadar musuh moral, ia adalah musuh kemanusiaan. Dan negara, jika masih setia pada janji kemerdekaannya, tidak boleh tinggal diam.








Komentar