Nasrul Zaman Desak Gubernur Copot Sekda Aceh: Kapasitas Minim, Tata Kelola ASN Amburadul

Dr. Nasrul Zaman (Pengamat kebijakan publik). Foto: dok.Net

Kupas.co | Banda Aceh - Analis Kebijakan Publik Aceh, Nasrul Zaman, mendesak Gubernur Aceh untuk segera mengganti Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.

Desakan ini dinilai mendesak sebagai bagian dari upaya merespons beratnya dinamika pembangunan Aceh pascabencana serta untuk memastikan tercapainya visi dan misi Pemerintah Aceh periode 2025–2030.

Menurut Nasrul, permintaan tersebut bukan tanpa dasar. Ia menyebut setidaknya terdapat tiga alasan utama yang menunjukkan Sekda Aceh saat ini tidak layak dipertahankan.

“Pertama, Sekda Aceh saat ini minim kapasitas dan integritas. Ini terlihat dari kegagalan yang bersangkutan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai komisaris Bank Aceh yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Nasrul, Selasa (27/1/2026).

Alasan kedua, lanjut Nasrul, Sekda Aceh dinilai tidak memenuhi jenjang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) secara tertib.

Ia menyebut Sekda tersebut tidak pernah mengikuti Diklat PIM IV hingga PIM I secara berjenjang dan layak, sementara pangkat yang diperoleh dinilai tidak mencerminkan proses karier yang semestinya.

“Pangkat yang didapat terkesan ‘nagabonar’, melompat tanpa proses pembinaan kompetensi kepemimpinan yang memadai,” ujarnya.

Ketiga, Nasrul menyoroti riwayat jabatan Sekda Aceh yang dinilainya tidak relevan dengan kebutuhan manajerial pemerintahan daerah.

Menurutnya, yang bersangkutan tidak pernah menduduki jabatan strategis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), bidang keuangan, maupun inspektorat.

“Akibatnya, Sekda tidak memiliki kemampuan manajerial organisatoris dan koordinasi lintas SKPA yang memadai,” tambah Nasrul.

Ia menilai lemahnya kapasitas tersebut berdampak langsung pada tata kelola ASN di lingkungan Pemerintah Aceh. Nasrul menyebut terjadi penempatan pegawai yang tidak sesuai kompetensi, seperti dokter yang ditempatkan di dinas kehutanan serta ahli transportasi yang justru bertugas di dinas kesehatan.

Selain itu, ketidakmampuan Sekda Aceh sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) juga disebut menjadi penyebab terganggunya stabilitas birokrasi. Nasrul menyinggung mundurnya Kepala Bappeda Aceh, Dr. Husnan, yang menurutnya memiliki latar belakang akademik dan pengalaman sangat kuat di bidang perencanaan pembangunan.

“Dr. Husnan dari S1 sampai S3 kuliah di bidang perencanaan pembangunan, sejak CPNS bekerja di Bappeda mulai dari Aceh Tenggara, Gayo Lues hingga Bappeda Aceh. Tapi justru harus berhenti di tengah jalan,” ungkapnya.

Dalam konteks penanganan bencana, Nasrul juga mengkritik lambannya respons Sekda Aceh. Ia mencontohkan, pada hari ketiga pascabencana, Sekda masih menghadiri kegiatan seminar, sementara Gubernur Aceh telah turun langsung ke lapangan dan tinggal bersama para korban.

“Pencairan dana Belanja Tak Terduga (BTT) juga baru dilakukan sekitar satu minggu setelah bencana, padahal seharusnya bisa dipercepat,” ujarnya.

Selain itu, koordinasi antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh dinilai tidak berjalan optimal saat Gubernur berada di lapangan. Kondisi tersebut bahkan membuat Gubernur Aceh harus mengandalkan jejaring pribadi untuk mempercepat bantuan kepada korban bencana.

“Beruntung Gubernur Aceh memiliki kepemimpinan yang kuat, sehingga tidak muncul aksi protes dari korban bencana akibat lemahnya organisasi birokrasi dalam merespons situasi darurat,” pungkas Nasrul.

Penulis: Redaksi
Editor: Tim Redaksi