Menakar Pencopotan Sekda Aceh: Antara Logika Politik dan Profesionalisme Birokrasi
Oleh: Usman Lamreung (Pengamat kebijakan publik dan politik)
KUPAS.co - Wacana pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh yang mengemuka belakangan ini perlu ditempatkan secara proporsional dalam kerangka analisis tata kelola pemerintahan. Kritik publik merupakan bagian penting dari demokrasi, namun kualitas kritik tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana ia dibangun atas dasar analisis struktural, bukan sekadar penilaian normatif atau persepsi personal.
Dalam konteks administrasi publik, Sekda berfungsi sebagai koordinator birokrasi dan pelaksana kebijakan kepala daerah, bukan sebagai aktor tunggal penentu arah kebijakan strategis. Dengan demikian, menilai kinerja Sekda harus dilakukan melalui indikator kelembagaan—seperti efektivitas koordinasi antar-SKPA, kepatuhan terhadap regulasi, serta kemampuan mengelola sumber daya administratif—bukan semata-mata berdasarkan persepsi publik atas dinamika politik atau peristiwa tertentu.
Desakan pencopotan yang muncul belakangan cenderung memperlihatkan karakter judgement claim, yakni penilaian yang lebih bersifat normatif dan reaktif, tanpa disertai kerangka analisis yang komprehensif. Kritik semacam ini kerap mengabaikan kompleksitas sistem pemerintahan daerah, termasuk keterbatasan fiskal, perubahan kebijakan nasional, serta relasi kewenangan antara eksekutif dan legislatif.
Padahal, dalam perspektif kebijakan publik, kegagalan atau keterlambatan suatu program jarang disebabkan oleh satu aktor tunggal. Ia lebih sering merupakan hasil interaksi berbagai faktor struktural: desain kebijakan yang tidak adaptif, koordinasi antar lembaga yang lemah, hingga tekanan politik yang memengaruhi proses pengambilan keputusan.
Menyederhanakan persoalan menjadi kegagalan individu justru berisiko mengaburkan akar masalah yang sesungguhnya.
Lebih jauh, dorongan pencopotan tanpa evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur berpotensi menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan. Birokrasi dapat terjebak dalam logika politik jangka pendek, bukan pada prinsip profesionalisme dan meritokrasi sebagaimana diamanatkan dalam sistem administrasi modern.
Oleh karena itu, alih-alih mendorong pergantian jabatan secara reaktif, yang lebih mendesak adalah melakukan evaluasi kinerja secara objektif, transparan, dan berbasis data. Evaluasi tersebut harus menilai sejauh mana fungsi koordinatif Sekda berjalan efektif, bagaimana kualitas implementasi kebijakan, serta apakah terdapat hambatan struktural yang perlu dibenahi.
Pada akhirnya, kritik yang konstruktif bukanlah yang paling keras, melainkan yang paling mampu menjelaskan persoalan secara utuh dan menawarkan jalan keluar yang rasional. Pemerintahan yang sehat tidak dibangun melalui personalisasi kesalahan, tetapi melalui perbaikan sistem yang berkelanjutan.








Komentar