Intelektual dalam Sangkar Emas: Menggugat Gelar Doktor yang Menjadi “Perisai” Kekuasaan
Oleh: Nasrul Zaman
(Analisis Kebijakan Publik - akademisi)
KUPAS.co - Dunia akademik kita sedang mengalami inflasi gelar, namun mengalami deflasi integritas. Dahulu, gelar Doktor adalah simbol kedalaman berpikir, kejernihan logika, dan keberanian untuk berdiri di sisi kebenaran ilmiah. Namun hari ini, kita menyaksikan fenomena yang memilukan: para akademisi bergelar mentereng justru berbondong-bondong mengantre di pintu-pintu kekuasaan. Mereka bukan datang untuk menawarkan solusi atas kemiskinan atau ketimpangan, melainkan datang sebagai "buzzer" intelektual yang bertugas mencuci piring kotor kebijakan penguasa.
Fenomena ini semakin nyata ketika kritik publik terhadap pejabat daerah, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, mencuat ke permukaan. Alih-alih menjawab kritik dengan data dan substansi, kita justru melihat deretan argumen dari para doktor yang terasa kering, sentimental, dan cenderung menyerang pribadi pengkritik.
Pendidikan tinggi, nyatanya, tidak lagi menjadi jaminan bahwa seseorang akan menjadi kompas moral bagi rakyat banyak.
Degradasi Intelektual: Dari Ilmuwan Menjadi Tukang Sorak
Mengapa seorang peraih gelar tertinggi akademik bersedia menjadi "suruhan" untuk membela kinerja pejabat yang buruk? Jawabannya seringkali pragmatis: akses pada proyek, jabatan struktural, atau sekadar kedekatan dengan lingkaran elit. Ketika intelektualitas telah dikomodifikasi, maka argumen ilmiah pun berubah menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan.
- Dalam kasus pembelaan terhadap pejabat yang berkinerja buruk, para "buzzer akademik" ini biasanya menggunakan pola komunikasi yang seragam:
- Pengalihan Isu: Menyerang rekam jejak pengkritik daripada menjawab substansi kritik.
- Eufemisme Kegagalan: Membungkus kegagalan kinerja dengan istilah-istilah teknis yang sulit dimengerti orang awam agar terlihat seolah-olah ada "proses yang sedang berjalan."
- Sentimen Identitas: Menggunakan narasi kedekatan emosional atau kedaerahan untuk membungkam kritik objektif.
Padahal, esensi dari gelar Doktor adalah kemampuan melakukan analisis kritis. Jika seorang doktor hanya mampu membalas kritik kebijakan dengan sentimen, maka ia sebenarnya sedang melakukan bunuh diri intelektual.
Kasus Sekda Aceh: Cermin Buruk Birokrasi
Aceh, dengan keistimewaan dan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang melimpah, seharusnya dipimpin oleh birokrat kelas wahid. Sekretaris Daerah (Sekda) adalah jantung dari mesin birokrasi. Jika jantungnya berdetak lemah atau bahkan bermasalah, maka seluruh tubuh pemerintahan akan lumpuh.
Kritik terhadap kinerja Sekda Aceh belakangan ini bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh masih sering terjebak dalam angka kemiskinan tertinggi di Sumatera, meskipun anggaran per kapitanya jauh di atas provinsi tetangga. Realisasi anggaran yang seringkali terlambat dan serapan yang tidak menyentuh akar rumput menunjukkan adanya masalah manajerial di tingkat tertinggi birokrasi. Penanganan korban bencana tak tertangani dengan baik, Stunting yang tetap tinggi di 5 besar nasional, angka imunisasi terburuk nasional, bahkan nilai OTBK siswa Aceh terendah di Sumatera.
Ketika kinerja ini dikritik, munculnya pembelaan dari kalangan akademisi yang mencoba "memoles" realita ini justru sangat berbahaya. Ini menciptakan ilusi bahwa semua baik-baik saja, padahal rakyat sedang menderita akibat kelambanan birokrasi. Sekda bukan sekadar jabatan administratif, ia adalah panglima ASN yang menentukan apakah sebuah kebijakan akan menjadi berkah atau beban bagi warga.
Kriteria Ideal: Sekda Aceh Bukan Sekadar "Tukang Stempel"
Seorang Sekda di wilayah sekompleks Aceh haruslah memiliki profil yang jauh melampaui sekadar kepatuhan pada atasan. Berikut adalah standar ideal yang seharusnya diperjuangkan:
- Teknokratik-Visioner: Mampu menerjemahkan visi politik Gubernur ke dalam indikator kinerja yang terukur (KPI). Bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi memastikan setiap rupiah menurunkan angka kemiskinan.
- Integritas Tanpa Kompromi: Sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda harus berani berkata "tidak" pada intervensi politik yang merugikan keuangan daerah.
- Komunikator Publik yang Substansial: Saat dikritik, ia atau timnya harus menjawab dengan data. Jika realisasi rendah, jelaskan kendalanya secara teknis, bukan melalui perantara akademisi yang menyerang sentimen.
Kesimpulan: Mengembalikan Marwah Akademisi
Pendidikan tinggi seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan alat perbudakan intelektual. Masyarakat Aceh dan Indonesia secara luas perlu mulai bersikap kritis terhadap para "Doktor Buzzer". Gelar akademik tidak boleh menjadi tameng untuk menjustifikasi ketidakbecusan kinerja pejabat.
Kita butuh intelektual yang berani mengatakan "raja tidak berpakaian" ketika penguasa memang sedang telanjang prestasi. Jika para doktor lebih memilih menjadi "penjilat" demi remah-remah kekuasaan, maka mereka bukan lagi bagian dari solusi, melainkan bagian dari masalah besar yang menghambat kemajuan bangsa ini.
Sudah saatnya birokrasi Aceh dibersihkan dari mentalitas feodal yang dibungkus argumen semu. Aceh butuh kerja nyata, bukan sekadar narasi pembelaan dari balik menara gading yang telah rapuh.








Komentar