Dana Bencana Aceh Rp132 Miliar: Antara Transparansi dan Kegagapan Pemerintah Mengelola Krisis
Oleh: Dr. Taufiq Abdul Rahim (Pengamat Politik dan Ekonomi)
KUPAS.co - Bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 bukan sekadar fenomena alam biasa. Ia adalah lonceng kematian bagi ekosistem dan peringatan keras bagi kepemimpinan daerah. Dengan angka kematian mencapai 1.204 jiwa di tiga provinsi di mana Aceh menyumbang angka pilu terbesar yakni 562 jiwa tragedi ini adalah catatan kelam penghancuran ekosistem yang semestinya bisa diantisipasi.
Kegagapan Anggaran di Tengah Air Mata Rakyat.
Data menunjukkan bahwa anggaran tersedia, namun efektivitasnya dipertanyakan. Pemerintah Aceh memegang kendali atas dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp80,9 miliar. Jika ditambah dengan bantuan Kemensos (Rp20 miliar) dan hibah daerah lain (Rp32 miliar), terdapat total Rp132 miliar dana kemanusiaan yang seharusnya mampu menyentuh langsung akar penderitaan rakyat.
Secara legalistik, PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah memberikan mandat jelas, dana BTT adalah instrumen utama dalam keadaan darurat bencana. Namun, realitas di lapangan berbicara lain. Hingga menjelang Ramadhan 1447 H, masih banyak korban yang kehilangan harta benda, tempat tinggal, dan mata pencaharian yang belum tersentuh bantuan pemerintah secara merata.
Adalah sebuah ironi ketika para relawan bekerja tanpa bayaran, sementara bantuan dari pihak luar termasuk dari Malaysia terhambat oleh birokrasi yang kaku. Jika pemerintah gagal mengelola dana ini secara akuntabel, maka prinsip Good Governance dan Clean Government hanyalah slogan kosong di atas kertas.
Deforestasi: Bom Waktu yang Meledak
Kritik terhadap pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penyaluran sembako, tetapi harus menyentuh akar masalah: ekologi. Laju deforestasi di Aceh telah mencapai angka yang mengerikan, yakni lebih dari 10.000 hektar per tahun.
Berdasarkan data 2002-2024, Aceh kehilangan 320.000 hektar hutan primer basah. Kehilangan ini menyumbang 38% dari total kerusakan tutupan pohon di periode yang sama. Eksploitasi hutan melalui izin pertambangan dan konsesi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) serta Kawasan Ekosistem Leuser adalah penyebab utama bencana banjir bandang ini. Sangat kontras dan miris ketika di tengah suasana duka, aktivitas eksploitasi hutan justru masih mendapatkan lampu hijau.
Tanggung Jawab Moral dan Politik
Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh selaku pengendali administrasi dan anggaran memegang tanggung jawab penuh. Kapasitas integratif dan leadership diuji dalam krisis ini. Mengelola dana rakyat bukan sekadar soal pencatatan akuntansi, melainkan soal menyelamatkan nyawa dan martabat manusia.
Jika transparansi tidak dikedepankan, maka wajar jika publik menuntut audit investigatif. Aparat Penegak Hukum (APH) dan KPK harus mulai melirik aliran dana bencana ini agar tidak menjadi lahan korupsi di atas penderitaan rakyat.
Mengatakan kondisi 11 kabupaten/kota yang terdampak sudah membaik tanpa bukti empiris yang selaras dengan jeritan di lapangan adalah sebuah kebohongan publik yang menyakitkan. Menuntut pemimpin mundur karena ketidakmampuan mengelola krisis adalah rasionalitas politik dan etika yang sah dalam demokrasi.
Kesimpulan
Pemerintah Aceh tidak boleh gagap. Bencana ini adalah cermin dari kebijakan lingkungan yang compang-camping dan manajemen krisis yang lamban. Rakyat Aceh tidak butuh retorika; mereka butuh pemulihan ekonomi, restorasi hutan, dan kepastian bahwa uang mereka kembali untuk menyambung hidup mereka sendiri. Sebelum Ramadhan tiba, pemerintah harus membuktikan bahwa mereka benar-benar hadir, bukan sekadar menonton dari balik meja birokrasi.








Komentar