Rp50 Miliar untuk Rumah Dinas: Menari di Atas Air Mata Pengungsi Aceh

Dr. Usman Lamreung (Pengamat Kebijakan Publik dan Politik). Foto. Ist
Dr. Usman Lamreung (Pengamat Kebijakan Publik dan Politik). Foto. Ist
Oleh: Dr. Usman Lamreung (Pengamat Kebijakan Publik dan Politik).

KUPAS.co - Ketika sebagian rakyat Aceh masih bertahan hidup di tenda pengungsian pascabencana, wacana alokasi Rp50 miliar untuk rehabilitasi rumah dinas anggota DPRA bukan sekadar keputusan keliru, melainkan penghinaan terhadap penderitaan rakyat.

Di tengah ekonomi Aceh yang tertekan—daya beli melemah, UMKM lumpuh, sektor pertanian dan perikanan terdampak, serta angka kemiskinan berpotensi meningkat pascabencana kebijakan ini mencerminkan pembajakan prioritas anggaran oleh elite legislatif. Ini bukan soal kecemburuan sosial. Ini soal etika kekuasaan.

Pendukung kebijakan kerap berlindung di balik dalih legalitas. PP Nomor 18 Tahun 2017 memang membuka ruang penyediaan dan pemeliharaan rumah dinas DPRD. Namun perlu ditegaskan: aturan tersebut bersifat permisif, bukan imperatif. Tidak ada satu pun norma yang mewajibkan negara mendahulukan kenyamanan pejabat di atas keselamatan, pemulihan, dan penghidupan rakyat pascabencana.

Lebih jauh, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 3 ayat 1) menegaskan bahwa keuangan negara dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini diperkuat oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan belanja daerah sebagai instrumen pelayanan publik dan pemulihan sosial-ekonomi, bukan fasilitas elite termasuk anggota DPRA.

Di Aceh, mandat itu dipertegas dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, yang menekankan asas prioritas kebutuhan masyarakat, keadilan, dan kemanfaatan publik. Maka pertanyaannya sederhana namun mematikan secara politik: di mana letak kemanfaatan publik dari rehabilitasi rumah dinas bernilai fantastis, ketika ribuan warga belum memiliki rumah, pekerjaan, dan kepastian hidup pascabencana?

Dalam teori kebijakan publik, penganggaran adalah pilihan politik. Anggaran menunjukkan siapa yang didahulukan dan siapa yang dipaksa menunggu. Dengan menyetujui rehabilitasi rumah dinas di tengah krisis kemanusiaan dan tekanan ekonomi pascabencana, DPRA sedang mengirim pesan telanjang: kenyamanan wakil rakyat lebih mendesak daripada pemulihan korban dan pemulihan ekonomi Aceh.

Ini bukan sekadar salah urutan kebijakan, tetapi krisis etika kekuasaan. DPRA sebagai lembaga representasi seharusnya hadir paling awal dan paling kuat saat rakyat berada di titik paling rapuh bukan justru sibuk membenahi rumah sendiri ketika rakyat masih bertahan di bawah terpal, tanpa kepastian hunian, pekerjaan, dan layanan dasar.

DPRA memiliki tiga fungsi utama: legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dalam konteks ini, fungsi anggaran justru berbalik arah. Alih-alih menjadi alat keberpihakan dan koreksi, anggaran berubah menjadi instrumen proteksi elite, terputus dari realitas ekonomi dan penderitaan sosial rakyat Aceh pascabencana.
Padahal, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan terkait keuangan negara telah menegaskan bahwa penggunaan anggaran publik harus tunduk pada prinsip kepatutan, kewajaran, dan rasa keadilan masyarakat. Ketika rasa keadilan publik dilukai, maka legitimasi politik runtuh, meskipun secara administratif APBA dinyatakan sah.

Di titik inilah kritik publik Aceh memperoleh bobot politik. Rp50 miliar bukan sekadar angka, melainkan simbol keterputusan antara wakil rakyat dan realitas rakyat. DPRA berisiko tampil sebagai lembaga yang nyaman di gedung dan rumah dinas, tetapi abai pada penderitaan konstituennya.

Sejarah politik lokal menunjukkan, krisis kepercayaan publik terhadap parlemen hampir selalu diawali oleh keputusan anggaran yang tidak sensitif terhadap krisis sosial-ekonomi. Ketika parlemen gagal membaca suasana batin rakyat pascabencana, kemarahan sosial hanya menunggu momentum.

Karena itu, sikap tegas Tgk Agam dari Partai Aceh yang menolak rencana rehabilitasi rumah dinas anggota DPRA periode 2024–2029 patut diapresiasi dan harus diikuti oleh seluruh anggota DPRA, termasuk Ketua dan para Wakil Ketua.

Konsistensi moral menuntut satu hal: mengalihkan anggaran tersebut untuk pemulihan ekonomi dan kemanusiaan pascabencana yang saat ini membutuhkan intervensi fiskal besar.

Apa yang seharusnya dilakukan jelas dan terukur. Pertama, menunda total rehabilitasi rumah dinas DPRA hingga seluruh korban bencana keluar dari tenda pengungsian. Kedua, mengalihkan Rp50 miliar tersebut untuk hunian sementara, rumah layak huni, pemulihan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja pascabencana.

Ketiga, membuka secara transparan seluruh dokumen perencanaan dan RAB sebagai bentuk akuntabilitas publik. Keempat, menjadikan penderitaan rakyat dan pemulihan ekonomi sebagai parameter utama setiap keputusan anggaran, bukan sekadar catatan kaki dalam dokumen APBA.