Kontroversi Elite Pejabat Aceh
Oleh: Dr. Taufiq Abdul Rahim ( Pengamat Politik dan Ekonomi)
KUPAS.co - Saat ini ruang publik dihebohkan dengan diskursus serta perdebatan kontroversial antar elite pejabata publik Aceh. Sesungguhnya dasarnya yang menjadi kritikan publik adalah, kesalahan kebijakan politik yang tidak benar, salah dan tidak tepat. Sehingga menjadi saling serang dan menyalahkan, meskipun ada yang menyatakan tidak ada pernyataan dan diam, tetapi melakukan pencitraan politik dengan menggunakan "buzzer" yang juga ikut juga menyerang pengkritik, bahkan kepada arah previlage.
Hanya saja kesalahan ini dikritik, karena jabatan publiknya, jika ada yang atasnamakan organisasi sipil, semestinya todak memihak, apalagi membela pejabat publik karena jabatan dan kekuasaannya. Sehingga bias nasyarakat sipil, akademisi, intelektual memiliki keberpihakan serta membela pejabat, yang semestinya berpihak kepada rakyat, jika itu aktivis sipil, intelektual, akademisi. Kecuali keberpihakan dari orang, person dan aktivis "underbow" partai yang berpihak dan membela pejabatnya, bahkan sampai-sampai terindikasi sebagai "buzzer bayaran", sehingga semestinya progres baik perubahan Aceh dengan kebijakan politik elite pejabat Aceh nenjadi lebih baik, ternyata dipertontonkan dengan pencitraan, pembelaan yang salah dan tidak memberikan kontribusi membangun Aceh.
Hal kontroversial saat ini seperti, Rp 132 miliar dana bantuan tanggap darurat (BTT), pembanngunan atau renovasi rumah Ketua DPRA diperlirakan Rp 50 miliar, pembelian serta pengadaan mobil baru, biaya iklan Pemerintah Aceh Rp 71,7 miliar (untuk pencitraaan), pemotongan atau tertundanya tunjangan prestasi pegawai (TPP) dan kerja (TPK) sebagai jasa aparatur sipil negara (ASN). Juga jika benar Nenteri Jeuangan RI telah mentransfer dana sebesar Rp 1,279 triliun, serta berbagai persoalan lainnya ditengah kondisi Aceh tidak baik-baik saja atau pasca bencana musibah banjir bandang serta kerusakan ekosistem dan ekologi lingkungan hidup yang sangat luar biasa dampaknya terhadap seluruh kehidupan rakyat Aceh. Sehingga yang diperlukan saat ini adalah transparansi atau kejelasan dana baik dari APBN, APBA, bantuan serta hibah berbagai pihak. Termasuk APBA 2026 yang masih bermasalah, sementara itu saat ini sudah bulan kedua kuartal pertama 2026.
Ini semua diperlukan kejelasan, transparansi serta adanya "sense of crissis" dari elite pejabat Aceh. Bukan hanya sekedar "show of forces" kekasaan politik yang bertendensi abussed of powe. Sementara secara sengaja dan tidak sengaja, sadar dan tidak sadar menciptakan kontroversi di ruang publik dengan relasi kekuasaan yang dimiliki. Rakyat Aceh saat ini segera berhadapan dengan persiapan bulan Ramadhan 1447H, juga memiliki tradisi "mak meugang" sebagai jearifan lokal, bahkan nyaring elite pejabat Aceh menyuarakan isu daging meugang, termasuk pejabat pusat RI, atau hanya menebar kekecewaan berulang sebagai praktik "pork barrel" untuk kepentingan politik dan pencitraan.
Sebaiknya kontroversi antar elite pejabat Aceh diselesaikan, rakyat sudah muak dengan perilaku politik dan kerakusaan jabatan pameran "nafsu kekuasaan" elite politik termasuk isu-isu previlage yang dihembuskan ke ruang publik. Aceh hari ini sedang banyak masalah, terutama hal yang mendasar yaitu, kemiskinan, pengangguran terbuka, ketimpangan segala sektor dan wilayah, pertumbuhan ekonomi yang rendah sekitar 3,4% pertahun, inflasi yang tinggi ketidakadillan dan ketidakmetaan ekonomi, hukum, politik, sosial-budaya dan lain-lain. Sehigga sajian kontroversi kontra produktif ini menjadikan rakyat Aceh stres dan sinis memandang serta melihat elite pejabat Aceh yang mengandalkan "birahi kekuasaan politik" yang masih saja selalu mengecewakan rakyat Aceh.








Komentar